Palestina Ancam tidak Akui Israel

PEJABAT senior Fatah, faksi yang memerin­tah wilayah Tepi Barat, Palestina, mengan­cam menarik pengakuan Otoritas Palestina atas Israel dalam menanggapi rencana pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Selama kampanye pemilu, Presiden AS Donald Trump berjanji memindahkan Kedubes AS ke Jerusalem. Padahal, pemerintahan sebelumnya enggan mengambil langkah tersebut.

Berbicara kepada Stasiun Radio Voice of Palestine, Selasa (24/1), Azzam al-Ahmad, anggota Komite Sentral Fatah, mengatakan Otoritas Palestina (PA) beren­cana mengambil tindakan balasan terhadap relokasi kedutaan.

“Salah satu tindakan itu ialah menarik pengakuan atas negara Israel,” tegas Ahmad. “(Kami juga akan) menuntut Israel mengakui Palestina sebagai negara dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya.”

Pejabat Fatah itu menyatakan Palestina akan meningkatkan perlawanan rakyat damai dalam meres­pons upaya pemindahan kedutaan.

Sebelumnya, di hari yang sama, Osama Hamdan, juru bicara Hamas, kelompok yang memerintah Jalur Gaza, memperingatkan Presiden Trump agar tidak ‘menyiram minyak ke api’ dengan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem.

Jerusalem tetap menjadi inti dari konflik lama antara Israel dan Palestina, yang sama-sama mengingin­kan Jerusalem Timur--yang diduduki Israel selama 50 tahun--sebagai ibu kota negara masa depan.

Meskipun Israel mengklaim kota itu sebagai ‘ibu kota abadi’ sejak menduduki Jerusalem Timur pada 1967, masyarakat internasional tidak pernah mengakui upaya Israel itu. Sampai saat ini, sebagian besar misi diplomatik asing tetap berbasis di Tel Aviv.

Pada Senin (23/1), Gedung Putih mengumumkan ‘tidak ada keputusan’ yang telah diambil terkait langkah yang direncanakan Trump pada masa kampanye itu. Pejabat kantor Trump mengatakan pembicaraan tentang masalah itu masih dalam ‘tahap sangat awal’.

Awal bulan ini, politisi Partai Republik, tempat Trump bernaung, memperkenalkan undang-undang, yang menghadapi jalan panjang di Senat, untuk merelokasi kedutaan dan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Indonesia ajak akui Pales­tina
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia selalu membawa masalah Palestina dalam konferensi internasional atau pertemuan bilateral, terutama dengan negara-negara yang hingga saat ini belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

“Saya selalu sampaikan tolong pertimbangkan untuk segera mengakui Palestina dan itu tanpa diminta pun kami selalu sampaikan,” kata Retno di kompleks DPR, kemarin.

Sementara dengan negara-negara yang sudah mengakui Palestina, semisal Swedia, lanjut Retno, Indonesia mengajak atau menggalang kerja sama segitiga untuk membangun dan membantu Palestina.

Hingga 14 September 2015, 70,5% negara-negara anggota PBB atau sedikitnya 136 negara telah mengakui kemerdekaan Palestina dan menjalin kerja sama bilate­ral, di antaranya Indonesia, Swedia, dan Vatikan.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat pada 2012. (Aljazeera/I-2)