Aneksasi Israel Rusak Solusi Dua Negara

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan seruan Israel untuk mencaplok sebagian atau seluruh wilayah Tepi Barat dari Palestina bisa menghancurkan prospek perdamaian Timur Tengah dan upaya mewujudkan solusi dua negara.

Sejumlah menteri Israel menyerukan aneksasi atas tanah yang diperuntukkan sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan. David Friedman, yang ditunjuk Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai duta besar untuk Israel, telah menyuarakan dukungan untuk langkah tersebut.

“Sebagai buntut dari pernyataan Israel tersebut, emosi di lapangan telah meningkat,” ujar utusan PBB Nickolay Mladenov. “Seruan untuk aneksasi bagian atau seluruh Area C, yang merupakan sekitar 60% dari Tepi Barat, berisiko memecah belah dan menghancurkan prospek perdamaian,” ujarnya.

Mladenov pun menyeru kepada semua pemangku kepentingan untuk menghindari tindakan sepihak yang akan menimbulkan prasangka terhadap solusi final yang tengah dinegosiasikan.

Peringatan itu disampaikan Mladenov kepada Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya sejak adopsi resolusi PBB.

Resolusi itu bisa diadopsi setelah AS menolak menggunakan hak veto. Resolusi yang memerintahkan penghentian kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina itu terus diperdebatkan.

Di bawah resolusi yang disetujui akhir tahun itu, Sekjen PBB Antonio Guterres akan melaporkan kepada DK PBB setiap tiga bulan, apakah Israel melanggar permintaan PBB untuk menghentikan perluasan pos-pos Yahudi.

Pada konferensi Paris, 70 negara menegaskan dukungan mereka untuk solusi dua negara (two-state solution), yakni perwujudan Palestina dan Israel hidup berdampingan. Namun, kondisi perdamaian Timur Tengah semakin dalam risiko menyusul langkah Trump yang menyatakan akan memindahkan kedutaan besar Washington ke Jerusalem.

Kini Israel dan Palestina masih ‘menjauh’ dari perdamaian, lebih mencurahkan perhatian mereka ke langkah-langkah yang akan diambil Trump, apakah sang taipan realestat itu akan menyokong penolakan Israel untuk menghentikan permukiman.

Palestina bersatu

Faksi-faksi utama di Palestina, Selasa (17/1), mengumumkan kesepakatan membentuk pemerintah menyatu (unity government), sebelum pemilihan umum diadakan. Langkah itu disepakati setelah tiga hari pembicaraan rekonsiliasi di Moskow, Rusia.

“Kami telah mencapai kesepakatan. Dalam waktu 48 jam, kami akan meminta (pemimpin Palestina) Mahmoud Abbas untuk memulai konsultasi tentang pembentukan pemerintahan persatuan nasional,” ujar pejabat senior Faksi Fatah Azzam al-Ahmad, dalam konferensi pers.

Otoritas Fatah yang menguasai Tepi Barat sepakat membentuk unity government dengan Hamas, faksi u­tama yang memerintah di Jalur Gaza. Mereka akan membentuk dewan nasional baru yang akan mencakup warga Palestina di pengasingan dan menggelar pemilu.

Kelompok perlawanan Islam Hamas telah lama tidak terlibat dalam negosiasi. Palestina terakhir kali mengadakan pemilu yang diikuti Hamas dan Fatah pada 2006. (AFP/Aljazeera/I-4)