Erdogan Tetap Pimpin Pemerintahan

SETELAH kehilangan suara mayoritas pada pemilu putaran pertama pada Juni lalu, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) akhirnya memenangi pemilu putaran kedua. Dukungan rakyat Turki telah beralih dari partai nasionalis dan partai Kurdi ke AKP sejak insiden kekerasan Juli lalu.

Dengan kemenangan itu, Recep Tayyip Erdogan tetap memegang jabatan presiden setelah (AKP) dinyatakan meraih suara terbesar pada pemilu yang dilaksanakan Minggu (1/11).

Sebagai partai Islam konservatif, AKP meraih hampir setengah dari total suara dan mengamankan 316 dari 550 kursi parlemen. Padahal untuk membentuk pemerintah oleh partai tunggal hanya membutuhkan minimal 276 kursi. Namun, hasil itu belum diumumkan secara resmi.

"Kehendak bangsa telah menunjukkan diri untuk mendukung stabilitas," kata Erdogan setelah salat subuh di Masjid Istanbul, kemarin. Ia pun me­ngajak rakyat Turki untuk tetap bersatu dan meminta seluruh dunia menghormati hasil tersebut.

Dalam pernyataannya Minggu (1/11) malam, Erdogan juga menyampaikan, "Pesan penting untuk Partai Pekerja Kurdi (PKK) bahwa perlawan­an dan pertumpahan darah tidak bisa berdampingan dengan demokrasi."

Saat berbicara di hadapan ribuan orang yang mengantre berjam-jam di markas besar AKP di Kota Ankara, kemarin, Perdana Menteri (PM) Turki Ahmet Davutoglu berjanji AKP akan melindungi hak 78 juta rakyat Turki. "Kemenangan untuk demokrasi," ucap Davugtoglu.

AKP merebut kembali ma-yoritas parlemen Turki setelah kehilangan kekuatan lima bulan lalu. Kemenangan Erdogan tersebut memuluskan rencananya untuk menggeser sistem parlemen menjadi presidensial eksekutif.

Oposisi protes
Dalam pemilu yang digelar Minggu (1/11), AKP meraih 49,4% suara dan Partai Demokratik Rakyat (HDP) merebut 10% suara. Adapun partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), mendapat 25% suara atau sama dengan di pemilu Juni lalu. Raihan Partai Aksi Nasional (MHP) menurun dengan hanya mendapat kurang dari 12% suara.

Ketua HDP Selahattin Demirtas menyebut kemenangan AKP diraih dengan cara tidak adil. Pasalnya kampanye yang dilakukan HDP tidak bisa dilanjutkan pascaserangan bom yang dilakukan Islamic State (IS) dengan target kelompok pro-Kurdi. 
  
Sejumlah analis berpendapat para pemilih telah beralih dari nasionalis dan partai Kurdi setelah insiden kekerasan antara aparat keamanan dan Partai Pekerja Kurdi (PKK) pada Juli lalu. Setelah serangan itu, ­upaya menggagalkan gencatan senjata yang disepakati pada 2013 dibatalkan. "AKP dan Erdogan sekarang mungkin saja memakai sikap pemersatu dan inklusif," kata Kepala Ekonom Finansbank, Inan Demir. Erdogan mungkin mengajak kembali kelompok Kurdi untuk berdamai.

Namun, sejumlah kalang-an tetap mengkhawatirkan masa depan Turki di bawah kepemimpinan AKP. Demir mengatakan hujan kritik mengarah pada persoalan pemerintahan presidensial, tindakan represif terhadap media massa yang kritis, kebijakan luar negeri terlalu agresif, sikap keras menghadapi kelompok Kurdi, dan desakan penurunan suku bunga.
    
"Saya ngeri. Saya tidak ingin hidup di negara ini lagi karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," kata Guner Soganci, 26, pekerja di Kota Istanbul.

‘Bagaimana Turki bisa mengatasi polarisasi? Ini sulit untuk diucapkan’, tulis  Sinan Ekim dan Kemal Kirisci, dua pakar dari Brookings Institution, Washington, AS. (AFP/I-3)

[email protected]