Partai Petahana Harus Berkoalisi

DALAM pemilihan umum (pemilu) putaran kedua yang dilaksanakan kemarin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diperkirakan kembali meraih suara terbanyak kursi parlemen. Pasalnya, Erdogan yang didukung Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah mengantongi 40%-43% suara. Meski demikian, analis mengharapkan AKP dapat membentuk pemerintah koalisi dengan setidaknya satu partai, seperti Partai Rakyat Republik (CHP) yang berada di urutan dua dalam pemilu Juni lalu. "Skenarionya masih sama, yakni turbulensi," kata Asli Aydintasbas, seorang analis European Council on Foreign Relations. Pemerintah Turki di bawah Erdogan akan mengalami sejumlah hambatan.

Pemilu yang digelar kemarin merupakan pemilu putaran kedua dalam lima bulan terakhir. Pada Juni lalu, Turki melangsungkan pemilu putaran pertama, AKP gagal meraih suara mayoritas parlemen untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Tak hanya itu, Erdogan gagal membentuk pemerintah koalisi. Sebanyak 54 juta orang terdaftar untuk memberikan hak suara mereka di 175 ribu tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Turki. Pemilu dilaksanakan pukul 07.00 sampai 16.00 waktu setempat di wilayah timur Turki, sedangkan wilayah barat digelar pukul 08.00 sampai 17.00. Pemilu kali ini akan menentukan nasib Erdogan setelah memimpin Turki lebih dari satu dekade meskipun namanya tak tertera pada lembar kertas suara.
 
Juni lalu menjadi titik kemunduran ambisi Erdogan untuk memperpanjang peran kekuasaannya dengan gaya presidensial eksekutif AS. Para pebisnis menilai kebijakan Erdogan tidak kondusif. Erdogan telah memenjarakan sejumlah wartawan yang kritis terhadap pemerintah. Terkait hal itu, para tokoh oposisi menyeru rakyat untuk mengakhiri 'pemerintahan satu orang'. "Budaya kompromi merupakan aturan dasar dari demokrasi. Namun, jika seseorang memaksakan hukumnya sendiri, ini akan menjadi sumber tekanan," kata Kemal Kilicdaroglu, pimpinan Partai Rakyat Republik.

Ancaman IS
Ancaman serangan kelompok Islamic State (IS) masih membayangi penyelenggaraan pemilu. Kekhawatiran muncul setelah serangkaian serangan diduga dilakukan kelompok yang telah menewaskan 102 orang saat unjuk rasa di Ankara beberapa waktu lalu. Sebanyak 385 ribu polisi dikerahkan di jalanan, terutama di wilayah yang dihuni suku Kurdi. "Di tenggara, kekerasan yang meningkat berdampak pada kemampuan kontestan pemilu untuk bebas berkampanye," ujar pejabat Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) pekan ini .

Kondisi keamanan yang tidak kondusif Turki terkait ancaman IS dan konflik Kurdi telah mendorong seruan untuk mengakhiri pemerintahan 'satu orang' ini. Namun, Perdana Menteri Ahmet Davutoglu menegaskan kepada rakyat untuk memberi suara demi 'stabilitas'. "Turki membutuhkan pemerintah yang kuat dan pintar di masa-masa kritis seperti ini," kata Davutoglu.