Tiongkok Akhiri Kebijakan Satu Anak

TIONGKOK, kemarin, telah memutuskan untuk mengakhiri kebijakan satu anak yang telah diterapkan selama beberapa dekade terakhir.

Mengutip pernyataan dari Partai Komunis Tiongkok  (PKT), kantor berita Xinhua mengatakan semua pasangan di Tiongkok akan diizinkan memiliki maksimal dua anak.

Kebijakan satu anak yang kontroversial tersebut pertama kali diperkenalkan secara nasional di Tiongkok pada 1979 dengan tujuan mengurangi tingkat kelahiran dan memperlambat laju pertumbuhan penduduk.

Namun, beberapa tahun terakhir terjadi kekhawatiran pada populasi Tiongkok yang menua. Angkatan kerja dan bonus demografi semakin langka bagi negara tersebut.
Seperti dikutip dari BBC, kebijakan satu anak diperkirakan telah mencegah sekitar 400 juta kelahiran sejak dimulai.

Pasangan yang melanggar kebijakan tersebut terpaksa menghadapi berbagai hukuman, mulai dari denda hingga dipaksa melakukan aborsi.

Seiring waktu, PKT mulai melonggarkan penerapan kebijakan itu di beberapa provinsi. Kekhawatiran akan meningkatnya biaya sosial dan jumlah angkatan kerja produktif menjadi salah satu alasan.

PKT mulai melonggarkan aturan secara nasional sejak dua tahun lalu. Pasangan suami istri, yang salah satunya anak tunggal, diperbolehkan memiliki anak kedua.

Pengecualian untuk memiliki anak kedua juga diberikan kepada pasangan yang berasal dari perdesaan jika anak pertama mereka perempuan.

"Saya pikir kebijakan dapat berkembang dan memungkinkan semua pasangan untuk memiliki dua anak," kata Profesor Du Peng, seorang ahli demografi Renmin University di Beijing seperti dikutip dari ABC.

Meski demikian, Du tidak yakin pelonggaran kebijakan satu anak dapat mengubah tren populasi nonproduktif di Tiongkok. "Haruskah kita melonggarkan kebijakan satu anak lebih lanjut? Ini akan membantu mengimbangi populasi yang menua dan meningkatkan jumlah anak-anak, tapi tidak akan mengubah tren populasi." (Fox/I-2)