Bukti Suap Australia Diungkap

LEMBAGA pegiat hak asasi manusia Amnesty International, kemarin, mengecam operasi maritim rahasia Australia yang dilakukan untuk menghalangi masuknya para pencari suaka berperahu ke 'Negeri Kanguru'. Lembaga itu mengklaim punya bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan pejabat Australia dalam kejahatan transnasional itu.

"Kami mendapat pengakuan langsung dari para pencari suaka, awak kapal, dan kepolisian Indonesia yang menyebutkan pemerintah Australia memberikan uang US$32 ribu untuk menyuap enam awak kapal yang membawa 65 imigran menuju Selandia Baru," demikian dipaparkan laporan terkini Amnesty International yang berjudul By Hook or By Crook. Kapal lalu dipaksa kembali ke perairan Indonesia.

Lebih parah lagi, dibeberkan di laporan itu, para pencari suaka dipaksa pindah ke dua kapal yang lebih kecil. Kru bahkan diberi petunjuk menuju Pulau Rote di Indonesia serta diberi peta yang menunjukkan tempat berlabuh.

Praktik suap tersebut awalnya dibongkar kepolisian Indonesia, Juni lalu, saat krisis migran melanda Asia Tenggara. Lembaga Amnesty lalu memutuskan ikut melakukan investigasi dan hasilnya tidak jauh berbeda.

Lembaga swadaya nonpemerintah itu menyatakan, sesuai dengan bukti-bukti terbaru, operasi maritim Australia yang dilakukan untuk mengawasi perbatasan lebih menyerupai upaya tanpa hukum. Menurut kebijakan operasi yang dinamai Operasi Kedaulatan Perbatasan itu, pencari suaka yang hendak memasuki perairan Australia dipaksa berbalik arah atau dikirim ke kamp-kamp detensi di Nauru atau Papua Nugini.

Langkah tersebut, tegas Amnesty, melanggar prinsip-prinsip non-refoulement yang menyatakan pengungsi tidak boleh dikirim kembali ke negara asal yang menempatkan mereka pada kondisi bahaya. "Ini bukti adanya pola yang menjurus kasar dan berbahaya yang telah dilakukan Australia," demikian dijelaskan.

Dengan bukti yang mereka dapatkan, Amnesty mendesak dilakukan penyelidikan yang ditunjuk pemerintah atau Royal Commission (penyelidikan publik formal yang berlaku di sejumlah kerajaan) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.

Penting
Menurut periset pencari suaka untuk lembaga Amnesty International, Anna Shea, sudah berbulan-bulan Australia membantah memberi uang suap itu. "Namun laporan kami memaparkan bukti rinci yang menunjukkan sejumlah pejabat Australia terlibat dalam kejahatan transnasional," kata dia sesuai rilis yang diterima Media Indonesia.

Shea menyatakan kejahatan penyelundupan manusia umumnya melibatkan individu, bukan pemerintah. "Namun di sini kami punya bukti kuat pejabat Australia tidak hanya terlibat tetapi juga mengarahkan operasi," tuturnya.

Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton menyebut tuduhan Amnesty itu aib. Pemerintah menegaskan kebijakan imigrasinya penting untuk mencegah kematian pencari suaka di tengah laut. "Kami tak akan terpengaruh laporan itu sehingga kebijakan kendur karena nyatanya banyak orang tewas di tengah laut dan pusat detensi kami penuh," tukas Dutton. (AFP/I-1)