Junta Militer Thailand Kucurkan Bantuan Tunai

PEMIMPIN militer Thailand, Prayut Chan-ocha, menyetujui pemberian dana bantuan tunai senilai US$358 juta kepada warga miskin di negeri tersebut. Langkah itu merupakan kejutan karena militer sebelumnya mengecam skema subsidi serupa oleh pemerintah sipil yang mereka gulingkan.

Pemerintahan sipil pimpinan Yingluck Shinawatra dikudeta pada 2014, yang membuat dirinya harus dipenjara karena tuduhan korupsi subsidi beras yang ditujukan bagi masyarakat miskin di perdesaan.

Sejak merebut kekuasaan, militer mencerca skema beras yang menghabiskan dana miliaran dolar dan bersumpah untuk mengakhiri budaya populis subsidi pemerintah.

Dalam pernyataan terbaru, Prayut mengatakan dana bantuan tunai akan mulai diberikan pada bulan depan. "Ini upaya untuk membantu orang dengan penghasilan rendah," ujar Prayut.

Menurut Prayut, upaya itu akan menjadi stimulus bagi perekonomian yang akan memicu lebih banyak pengeluaran.

Penduduk yang berpenghasilan 30 ribu baht (Rp11,3 juta) per tahun akan menerima bantuan 3.000 baht (Rp1,1 juta) sementara yang berpenghasilan 30 ribu-100 ribu baht (Rp11,3 juta-Rp37,6 juta) akan menerima bantuan 1.500 baht (Rp568 ribu).

Namun, bantuan itu tidak akan diberikan kepada para petani karena mereka telah menerima bantuan keuangan lainnya.

Militer memang berhasil membungkam oposisi dengan kekuasaan keras, tetapi telah melihat keberhasilan ekonomi kian sulit dicapai.

Meskipun ekonomi telah meningkat sejak kudeta, dengan perkiraan pertumbuhan 3,2% tahun ini, utang rumah tangga yang masih tinggi, ekspor yang melemah, investasi asing merosot, dan kepercayaan konsumen yang rendah telah menjerumuskan negara itu, yang dulunya merupakan salah satu kekuatan ekonomi terkuat di Asia Tenggara.

Petani, terutama di sektor padi dan karet yang sangat besar, terpukul oleh harga komoditas yang rendah di tahun ini. Getaran ekonomi akhirnya membuat militer untuk menggunakan taktik populis yang tadinya mereka sendiri bersumpah akan mereka akhiri.

Pada awal bulan ini, militer juga menyetujui paket penyelamatan minimal US$1,3 miliar subsidi untuk petani yang setuju untuk menunda menjual hasil panen mereka untuk menghindari limpahan stok.

Beras merupakan makanan pokok rakyat Thailand dan salah satu ekspor pertanian utama. Namun, beras juga memiliki makna politik besar karena petani tulang punggung gerakan prodemokrasi yang ditekan militer. (AFP/Ihs/I-1)