Paetangtorn Diskors Berdampak pada Ekonomi Thailand

KOALISI penguasa Thailand mulai goyah ketika pengadilan memberhentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7). Ini menimbulkan keraguan baru tentang nasib koalisi, ekonomi negara, dan masa depan dinasti yang berkuasa di negara Asia Tenggara tersebut selama beberapa dekade.

Sebagai pukulan bagi negara yang lama dilanda ketidakstabilan politik, Mahkamah Konstitusi menyingkirkan pemimpin berusia 38 tahun tersebut. Pasalnya, ada panggilan telepon yang bocor ketika Paetongtarn tampaknya mengkritik tentara dan berpihak pada Kamboja dalam sengketa perbatasan yang berpotensi melanggar undang-undang dasar. Ia memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi. Untuk saat ini, Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungreangkit memimpin koalisi yang lemah.

Perkembangan ini terjadi pada saat yang tidak tepat bagi Thailand. Pernah dipuji sebagai ekonomi Macan Asia karena pertumbuhannya yang didorong ekspor, negara tersebut terperosok dalam pertumbuhan lambat dibandingkan dengan negara-negara lain dan ancaman tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan segera diberlakukan. Pemerintah memangkas perkiraan pertumbuhan 2025 sebesar satu persen poin menjadi 1,3% pada Mei.

Baca juga : Skandal Diplomatik Ancam Karier Politik Paetongtarn Shinawatra

Di bank sentral, Gubernur Sethaput Suthiwartnarueput akan meninggalkan jabatannya pada 30 September dan penggantinya belum ditunjuk. "Tidak ada yang memegang kendali dan kapal Thailand tidak akan ke mana-mana," kata Thitinan Pongsudhirak, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn (CU) dilansir Bangkok Post, kemarin. "RUU anggaran harus disahkan. Jadi, itu akan menghasilkan pemerintahan koalisi yang lemah dan goyah."

Berapa lama sidang?

Di tengah semua kekacauan itu, Partai Bhumjaithai, mitra koalisi yang berkuasa terbesar, keluar bulan lalu setelah berminggu-minggu pertikaian internal. Tidak ada jaminan bahwa pihak lain yang berjanji untuk tetap berkoalisi tidak akan mengikuti langkah Bhumjaithai.

Pengadilan belum menentukan lama sidang akan berlangsung. Menurut penjabat koordinator Program Studi Thailand di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Napon Jatusripitak, penundaan yang berkepanjangan berisiko memperdalam kekosongan politik. "Thailand tampaknya ditakdirkan menjalani perjuangan panjang untuk menemukan perdana menteri baru dan kebuntuan politik yang dapat membahayakan situasi ekonomi negara yang sudah rapuh," katanya.

Baca juga : Tekanan Politik Thailand Jatuhkan Dinasti Shinawatra dari Puncak Kekuasaan

Yang membayangi segalanya ialah militer yang berpengaruh karena tercatat memimpin sekitar selusin kudeta sejak monarki absolut kerajaan dihapuskan pada 1932 dan lama menjadi perantara kekuasaan utama di negara tersebut.

Meski diskors, Paetongtarn tidak sepenuhnya tersingkir dari kekuasaan. Beberapa jam sebelum putusan pada Selasa, ia diangkat menjadi menteri kebudayaan dalam perombakan yang diharapkan membuatnya tetap berada di pemerintahan. Kabinet baru dilantik pada hari ini. 

Pengesahan anggaran tertunda

Paetongtarn mengatakan pada Selasa bahwa ia menerima putusan pengadilan tetapi tidak memberikan kejelasan tentang masa depannya. "Saya masih warga negara Thailand," katanya. "Saya akan terus bekerja untuk negara sementara tugas saya ditangguhkan."

Meskipun demikian, kekhawatiran tumbuh bahwa pemerintah dapat runtuh sebelum anggaran berikutnya disahkan. Rencana fiskal 2026, yang akan jatuh tempo pada Agustus, terancam. Kepala ekonom di Kasikorn Research Centre (KRC), Burin Adulwattana, mengatakan pemerintah yang tidak berdaya akan menambah ketidakpastian sehingga merugikan baht dan saham.

"Dampak utama akan terasa jika kekacauan politik menyebabkan penundaan anggaran disahkan," katanya. "Tanpa itu, ekonomi akan mengalami masalah besar."

Baht turun 0,1% pada kemarin pagi. Imbal hasil obligasi acuan 10 tahun Thailand sedikit berubah setelah turun tiga basis poin sehari sebelumnya. Indeks saham acuan, pasar ekuitas utama dengan kinerja terburuk di dunia tahun ini, naik 1,9% pada Selasa karena ekspektasi bahwa penangguhan terhadap Paetongtarn akan membantu mengurangi ketegangan politik.

Calon pengganti

"Penangguhan ini menimbulkan risiko penurunan lebih lanjut terhadap prospek pertumbuhan yang sudah terperosok dalam ketidakpastian dari tarif AS," kata Lavanya Venkateswaran, ekonom di Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) di Singapura. "Pertanyaan sebenarnya yaitu apa selanjutnya? Itu perlu dijawab lebih cepat daripada nanti dengan mempertimbangkan taruhannya."

Jika pengadilan akhirnya memutuskan Paetongtarn bersalah dan mencopotnya dari jabatan PM, ini akan memicu pemungutan suara parlemen untuk memilih pengganti dari daftar yang diajukan sebelum pemilihan umum 2023. 

Ada sejumlah calon penggantinya. Sebut saja, Chaikasem Nitisiri dari Partai Pheu Thai yang berkuasa, Anutin Charnvirakul dari Bhumjaithai, Pirapan Salirathavibhaga dari Partai Persatuan Bangsa Thailand, dan Jurin Laksanawisit dari Partai Demokrat. Mantan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, yang memimpin kudeta terakhir, juga memenuhi syarat. 

Meskipun pengambilalihan militer selalu mungkin terjadi di Thailand, frustrasi atas kinerja ekonomi negara di bawah Jenderal Prayut akhirnya menekan pemerintahan untuk mengizinkan pemilihan umum. "Keputusan pengadilan hari ini sedikit meningkatkan risiko kudeta, tetapi terakhir kali mereka melakukan kudeta, mereka tidak melakukannya dengan baik," kata Thitinan dari CU. (I-2)