Pengadilan Thailand Berhentikan Sementara PM Paetongtarn Shinawatra dari Jabatannya

NASIB Pernada Menteri Paetongtarn Shinawatra semakin di ujung tanduk. Mahkamah Konstitusi Thailand menonaktifkan Paetongtarn dari jabatannya, Selasa (1/7), setelah setuju untuk mendengarkan petisi yang diajukan terhadap dirinya.

Putusan ini datang setelah pengadilan menerima kasus dari sekelompok senator Thailand yang berusaha untuk melengserkan Paetongtarn karena dinilai melanggar etika selama perselisihan diplomatik dengan Kamboja. Ia menghadapi tekanan meningkat untuk mengundurkan diri terkait percakapan teleponnya yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Paetongtarn akan diskors hingga putusan Mahkamah Konstitusi, media Thailand melaporkan, Selasa.

Baca juga : Makin Panas, Thailand Larang Wisatawan Masuki Kasino Kamboja

Paetongtarn dituduh oleh para senator melakukan ketidakjujuran dan melanggar konstitusi atas percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin berpengaruh Kamboja, Hun Sen.

Selama panggilan telepon pada 15 Juni lalu yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan perbatasan yang meningkat antara Thailand dan Kamboja, Paetongtarn, 38, dituduh tunduk kepada Hun Sen.

Paetongtarn juga terdengar menghardik seorang komandan militer Thailand yang memberikan masukan mengenai keamanan perbatasan. Mengkritik tentara merupakan garis merah di Thailand, tempat militer memiliki pengaruh yang signifikan.

Baca juga : Perbati Jalin Kerja Sama Strategis dengan Federasi Tinju Thailand

Paetongtarn telah berusaha menenangkan suasanan dan meminta maaf, dengan mengatakan pernyataannya saat berbicara dengan Hun Sen merupakan taktik negosiasi.

Percakapan yang bocor tersebut memicu kemarahan dan telah membuat koalisi Paetongtarn memegang kekuasaan dengan mayoritas yang sangat tipis. Satu partai utama meninggalkan aliansi dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen.

Ribuan demonstran juga berkumpul di Bangkok selama akhir pekan, menuntut pengunduran diri Paetongtarn.

Perjuangan Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggarisbawahi menurunnya kekuatan Partai Pheu Thai, raksasa populis dinasti miliarder Shinawatra yang telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001.

Rezim Partai Pheu Thai telah mengalami beberapa kali kudeta militer dan putusan pengadilan yang telah menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menterinya. (CNA/B-3)