Trump Bersikeras Ingin Kuasai Gaza, Desak Relokasi Warga Palestina

PRESIDEN Donald Trump sekali lagi menegaskan Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih Jalur Gaza, saat ia bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II, di Gedung Putih, Selasa.

Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak Trump mengumumkan proposalnya untuk mengambil alih wilayah tersebut dan merelokasi dua juta penduduk Palestina ke negara-negara lain di kawasan, termasuk Yordania.

Awal pekan ini, Trump mengisyaratkan dapat menahan bantuan untuk Yordania dan Mesir, kecuali mereka setuju untuk menerima warga Gaza.

Baca juga : Raja Yordania Desak Gencatan Senjata Gaza yang Berlangsung dalam Pembicaraan dengan Biden

Yordania, sekutu utama AS di Timur Tengah, sudah menampung jutaan warga Palestina dan menolak proposal tersebut. Setelah pertemuan mereka, Raja Abdullah menegaskan Yordania memiliki "sikap teguh menentang pemindahan paksa warga Palestina."

Namun, saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, dengan Raja Abdullah duduk di sebelah kanannya, Trump menegaskan tidak akan mundur dari idenya, yang memicu kecaman global ketika diumumkan pekan lalu.

"Kami akan mengambilnya. Kami akan menguasainya. Kami akan menjaganya," kata Trump tentang Gaza.

Baca juga : Yordania Siap Perangi Israel jika Warga Palestina Diusir

Trump mengklaim "banyak lapangan pekerjaan" akan tercipta di seluruh kawasan jika AS mengambil alih wilayah yang hancur tersebut.

"Saya pikir itu bisa menjadi berlian," katanya, menambahkan ia kini percaya AS berada dalam posisi yang "di atas" untuk mengancam negara lain agar berpartisipasi.

Raja Abdullah duduk diam di samping Trump saat presiden AS mengulangi proposalnya, yang bertentangan dengan kebijakan AS selama puluhan tahun dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, yang melarang pemindahan paksa penduduk.

Baca juga : Mesir Dorong AS Lindungi Hak Rakyat Palestina Tentukan Nasib Sendiri

Yordania sejauh ini menolak gagasan tersebut sebagai pelanggaran mendasar terhadap hukum internasional, tetapi secara diam-diam menyatakan kekhawatiran tentang kemampuannya menampung sejumlah besar warga Palestina.

Terkait kemungkinan menerima lebih banyak warga Palestina, Raja Abdullah mengatakan solusi yang "terbaik untuk semua pihak" harus ditemukan. Ia mengatakan Yordania akan menerima 2.000 anak Palestina yang sakit.

Namun, Trump tampaknya tidak terpengaruh dan kembali menegaskan pendiriannya ia mengharapkan Yordania dan Mesir berperan dalam menampung warga Palestina yang direlokasi.

Baca juga : Salahkan Israel, Yordania dan Luksemburg Desak Gencatan Senjata Gaza

"Saya yakin kita akan memiliki sebidang tanah di Yordania. Saya yakin kita akan memiliki sebidang tanah di Mesir," kata Trump. "Mungkin ada tempat lain, tetapi saya pikir ketika kita menyelesaikan pembicaraan, kita akan memiliki tempat di mana mereka akan hidup dengan sangat bahagia dan sangat aman."

Setelah pertemuan tersebut, Raja Abdullah menulis di X bahwa pertemuan itu "konstruktif" dan "komitmen utamanya adalah kepada Yordania, stabilitasnya, dan kesejahteraan rakyat Yordania."

Namun, ia menegaskan kembali keberatan negaranya terhadap proposal Trump.

"Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania yang menentang pemindahan paksa warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat," katanya. "Ini adalah sikap bersama negara-negara Arab."

"Memulihkan Gaza tanpa memindahkan penduduknya dan mengatasi situasi kemanusiaan yang darurat harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak," tambahnya.

Yordania sudah menjadi rumah bagi jutaan orang keturunan pengungsi Palestina yang dipaksa meninggalkan tanah yang kini menjadi Israel tahun 1948, serta bagi mereka yang berasal dari wilayah timur Sungai Yordan.

Negara itu juga telah menampung gelombang pengungsi dari Suriah dan sangat bergantung pada bantuan ekonomi dan militer dari AS.

PBB memperingatkan pemindahan paksa warga sipil dari wilayah yang diduduki secara paksa dilarang keras menurut hukum internasional dan "setara dengan pembersihan etnis."

Pada Selasa, Trump tampak menghindari pertanyaan tentang peringatan dari PBB tersebut.

"Kami memindahkan mereka ke lokasi yang indah di mana mereka bisa memiliki rumah baru, di mana mereka bisa hidup dengan aman, mendapatkan layanan medis, dan semua kebutuhan lainnya," katanya.

Raja Abdullah mengatakan selama pertemuan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut dan kedua pihak sebaiknya "menunggu sampai Mesir" dapat mengajukan ide mereka.

Kesepakatan dengan Mesir diyakini sebagai proposal untuk pemerintahan masa depan Gaza, yang didukung oleh negara-negara Arab lain sebagai upaya untuk menghalangi rencana Trump.

Meskipun masih dalam tahap perumusan, proposal ini diperkirakan melibatkan pemerintahan lokal yang terdiri dari para teknokrat Palestina di Gaza, tanpa afiliasi dengan faksi mana pun, termasuk Hamas.

Sejak pertama kali mengungkapkan proposal AS dalam konferensi pers pekan lalu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump terus menegaskan kembali rencananya untuk Gaza, dengan mengatakan bahwa ia "berkomitmen untuk membeli dan memilikinya."

Dalam wawancara dengan Fox News yang disiarkan awal pekan ini, Trump mengatakan bahwa dua juta penduduk Gaza akan direlokasi dan tidak memiliki hak untuk kembali.

"Mereka tidak akan [kembali], karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik," katanya. "Saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka." (BBC/Z-3)