PBB Selidiki Kekerasan terhadap Muslim Rohingya

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak penyelidikan atas tuduhan bahwa tentara Myanmar membunuh warga sipil muslim dan membakar sejumlah desa di wilayah utara Negara Bagian Rakhine. Laporan terbaru mengungkapkan aparat keamanan negara tersebut melakukan penggusuran paksa. Tak hanya itu, mereka juga membunuh warga sipil yang tidak melakukan perlawanan. Beberapa lembaga kemanusiaan memperkirakan lebih dari 15 ribu warga sipil telah kehilangan tempat tinggal setelah tentara mengambil alih area yang berdekatan dengan perbatasan Bangladesh pada dua pekan lalu.

Daerah itu merupakan permukiman warga muslim Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Mereka tidak mendapat hak sebagai warga negara. Di sisi lain, pemerintah Myanmar memiliki alasan atas tindakan brutal tentara mereka. Mereka mengatakan ratusan warga etnik Rohingya yang dipimpin beberapa orang yang dilatih Taliban melakukan aksi balas dendam dan penyerangan ke sejumlah pos polisi pada Minggu (9/10) lalu.

Tindakan tidak manusiawi itu juga dilakukan militer dengan menghentikan pengiriman bantuan ke ribuan orang Rohingya yang hidup sangat mem prihatinkan di Rakhine. Kelompok pembela hak asasi dan para wartawan pun dilarang memasuki wi layah yang dihuni warga muslim Ro hingya tersebut. Sebagian besar warga yang ditahan ialah etnik Rohingya. Mereka dikenal sebagai muslim minoritas dan dipandang warga ilegal yang berasal dari Bang ladesh.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (24/10), PBB mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan investigasi secara adil dan menyeluruh atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan tentara. “Laporan mengungkapkan sejumlah rumah dan masjid dibakar serta beberapa orang tertentu ditangkap dan ditembak. Tindakan itu dikecam dan tidak bisa diterima,” kata Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard. “Otoritas Myanmar tidak dapat men justifikasi penembakan terhadap para tersangka didasarkan pada keseriusan dari tindakan kejahatan,” tambah Callamard yang mengacu atas insiden serangan terhadap penjaga perbatasan Myanmar sebagai dasar aksi balas dendam terhadap etnik muslim Rohingya.

Selama ini, PBB mengaku mengalami kesulitan untuk mendapat informasi ak si brutal militer Myanmar terhadap etnik muslim Rohingya. Namun, PBB telah mendapat laporan yang berulang terkait dengan penangkapan secara sembarangan dan pembunuhan yang melanggar hukum hanya alasan demi operasi keamanan. Kekerasan militer Myanmar telah pula mengkhawatirkan kejadian yang mengerikan terulang sebagaimana kejadian pada 2012 di negara bagian yang sama. Saat itu, lebih dari 100 orang etnik muslim dibunuh dan ribuan orang lainnya terpaksa meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri ke negara lain. (AFP/Ire/I-2)