Ancam akan Penjarakan Clinton, Trump Dikecam

KRITIKAN menghujani Donald Trump dan menyebut kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik itu sebagai calon diktator setelah dalam debat calon presiden AS yang kedua pada Minggu (9/10) mengancam akan memenjarakan rivalnya dari Partai Demokrat Hillary Clinton jika Trump menang pemilu.

Trump disebut sebagai orang yang berbahaya dan tidak fit untuk menjadi presiden AS. Dia juga disamakan dengan mantan pemimpin Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait ancamannya itu.

"Jika saya menang, saya akan memerintahkan Jaksa Agung untuk menugaskan seorang jaksa khusus untuk memeriksa Anda karena banyaknya kebohongan dan penipuan," ujar Trump kepada Clinton.

Pernyataan Trump itu mengacu pada keputusan Clinton utnuk menggunakan surel pribadi saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Clinton membalas pernyataan Trump itu dengan mengatakan bahwa AS beruntung karena seseorang dengan temperamen seperti Trump tidak menjadi presiden. Trump membalas, "Karena Anda pasti dipenjara."

Mantan Jaksa Agung AS Eric Holder memimpin suara yang mengecam Trump dengan menyebut Trump sebagai orang yang berbahaya. Dia mencontohkan bahwa jaksa agung di era Richard Nixon mengundurkan diri saat diperintahkan untuk memeriksa lawan politik sang presiden.

Mantan Duta Besar AS untuk Rusia Mciahel McFaul lewat Twitter menulis, "Ini mengingatkan saya pada autokrasi. Sangat memalukan hal seperti ini terjadi di AS.

Peraih Nobel Ekonomi Paul Krugman mengatakan, "Seorang kandidat presiden berjanji akan memenjarakan pesaingnya di pemilu jika dia berhasil menang. Hal yang lain bisa Anda lupakan."

Kubu Partai Republik pun melontarkan kecaman terhadap Trump.

"Presiden terpilih tidak mengancam untuk memenjarakan lawannya di pemilu," ujar juru bicara mantan Presiden AS George W Bush, Ari Fleischer. "Trump salah dalam hal ini."

Penulis pidato untuk Bush, David Frum mengatakan, "Siapa yang mau mengabdi sebagai jaksa agung untuk presiden yang merasa bisa mengarahkan kejaksaan untuk menghukum lawan politiknya?" (AFP/OL-3)