Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu (12/11) menyerukan tekanan terhadap Amerika Serikat untuk menghentikan serangan Israel di Gaza. Ia mengatakan tidak akan ada kesepakatan kecuali Washington menerima daerah kantong tersebut sebagai tanah Palestina.
Erdogan kembali dari pertemuan puncak para pemimpin Arab dan Muslim di ibu kota Saudi, Riyadh, pada Sabtu (11/11), yang mengutuk tindakan biadab pasukan Israel di Gaza tanpa menyetujui tindakan hukuman yang konkret. Dia dijadwalkan mengunjungi Jerman pada Jumat dan berencana melakukan perjalanan ke Mesir dan menjamu presiden Iran dalam beberapa minggu mendatang.
"Kita harus mengadakan pembicaraan dengan Mesir dan negara-negara Teluk dan menekan Amerika Serikat," kata Erdogan kepada wartawan Turki dalam penerbangan pulang dari Riyadh. "AS harus meningkatkan tekanannya terhadap Israel. Barat harus meningkatkan tekanan terhadap Israel. Penting bagi kita untuk menjamin gencatan senjata," katanya.
Baca juga: Israel Serang Libanon setelah Rudal Antitank Lukai Warga Sipil
Erdogan, yang sedang melakukan perjalanan ke desa di timur laut Turki ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berada di Ankara pada 5 November, tidak menutup kemungkinan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden. "Negara terpenting yang perlu dilibatkan ialah Amerika Serikat yang memiliki pengaruh terhadap Israel," kata Erdogan.
Namun dia mengatakan dia tidak akan menelepon Biden. Blinken, "Baru saja berada di sini (di Turki). Saya kira Biden akan menjamu kita mulai sekarang. Tidak pantas bagi saya untuk menelepon Biden," ujarnya.
Baca juga: Qatar Rundingkan Pembebasan 10-15 Sandera untuk Gencatan Senjata Gaza
Erdogan mengatakan AS harus menerima Gaza sebagai tanah Palestina. "Kami tidak bisa setuju dengan Biden jika dia mendekati (konflik) dengan melihat Gaza sebagai tanah pendudukan pemukim atau Israel, bukan tanah rakyat Palestina," ujarnya.
Turki semakin vokal mengkritik serangan Israel di Gaza. Dalam pidato lain di Istanbul pada Minggu, Erdogan melampiaskan kemarahannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam komentar yang disiarkan langsung di televisi Turki.
"Hai Netanyahu, ini hari-hari baik Anda, hari-hari yang lebih berbeda menanti Anda. Netanyahu, Anda harus tahu bahwa Anda akan pergi," kata Erdogan setelah menyebut pemimpin Israel itu, "Bukan lagi seseorang yang dapat kita ajak bicara."
Erdogan akan bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz minggu depan. Turki secara teknis ialah calon anggota Uni Eropa dan, meskipun prospeknya masih jauh, gambaran Erdogan mengenai militan Hamas sebagai pembebas--yang sangat berbeda dengan blok tersebut--menimbulkan kegelisahan.
Hal ini juga sangat kontras dengan posisi yang diambil oleh Berlin, anggota UE dengan jumlah penduduk terbesar. Dalam laporan tahunan mengenai kemajuan negara-negara kandidat yang diterbitkan minggu ini, UE mengatakan, "Retorika Turki dalam mendukung kelompok teroris Hamas menyusul serangannya terhadap Israel sangat bertentangan dengan pendekatan UE."
"Uni Eropa berpikiran sama dengan Israel mengenai Hamas," kata Erdogan di pesawat. "Saya melihat Hamas sebagai partai politik yang memenangkan pemilu di Palestina. Saya tidak melihatnya dengan cara yang sama," tambahnya.
Erdogan mengulangi seruannya mengadakan konferensi internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut. "Tidak ada yang bisa membawa perdamaian lebih dari pertemuan semua aktor regional, termasuk pihak-pihak yang bertikai," katanya. (AFP/Z-2)
LANGKAH sejumlah negara seperti Prancis dan Inggris yang mulai menunjukkan keseriusan untuk mengakui Palestina dinilai sebagai perkembangan penting.
Kedutaan Besar Israel mengkritik langkah Kanada untuk mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola Hamas mengatakan tujuh warga Gaza meninggal dunia akibat malnutrisi.
KONFERENSI dua hari yang digelar di markas besar PBB, New York, telah menghasilkan sebuah kerangka kerja baru untuk mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
PRANCIS, Inggris dan sejumlah negara lain mulai menunjukkan komitmen yang lebih nyata dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
PEMERINTAH Belanda menyatakan dua menteri Israel sebagai persona non grata akibat pernyataan dan tindakan yang dianggap memicu kekerasan serta mendorong pembersihan etnis Gaza.
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved