ASEAN Dorong Protokol SEANWFZ bagi Negara Bersenjata Nuklir

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi pada hari pertama pertemuan ASEAN menekankan perlunya ASEAN untuk terus mendorong proses penandatanganan dan ratifikasi Protokol Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ) oleh negara pemilik senjata nuklir.

"ASEAN harus membangun komunikasi dengan negara pemilik senjata nuklir untuk mengindentifkasi isu yang masih menjadi hambatan," kata Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers, Senin (25/7).

Pernyataan tersebut dia sampaikan pada pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN dalam pembahasan SEANWFZ yang dilaksanakan pada 23 Juli di Vientiane, Laos.

Perjanjian SEANWFZ telah ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN pada 1997 dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir.

Saat ini, ASEAN masih menunggu dan terus mendorong negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menjadi bagian perjanjian tersebut.

Pada pertemuan ASEAN itu, Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam menjalankan rencana aksi untuk memperkuat implementasi dari Perjanjian SEANWFZ dalam periode 2013-2017.

Menlu menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang memproses rancangan undang undang (RUU) mengenai keamanan nuklir.

Dia menyebutkan salah satu inti dari peraturan tentang keamanan nuklir yang akan dibuat tersebut akan mengenakan sanksi bagi kepemilikan, penggunaan, pemindahtanganan, dan penyimpanan senjata nuklir.

Retno telah menghadiri dan melakukan serangkaian pertemuan pada hari pertama kegiatan untuk Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-49 di Vientiane, Laos.

Menlu Retno juga memanfaatkan acara AMM itu untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan para menlu negara sahabat, antara lain Menlu
Filipina Perfecto Yasay Jr., Menlu Myanmar Aung San Suu Kyi, dan Menlu Laos Saleumxay Kommasith. (Ant/OL-3)