Ukraina dan ICC Siapkan Kantor Lapangan Kumpulkan Bukti Kejahatan Perang Putin

UKRAINA dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menandatangani kesepakatan untuk kantor lapangan untuk menyelidiki kejahatan perang, beberapa hari setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengatakan kesepakatan untuk kantor ICC di Ukraina adalah "awal dari babak baru" dalam kerjasama Kyiv dengan pengadilan.

"Ini baru permulaan, permulaan yang kuat," kata Kostin pada upacara penandatanganan di Den Haag, menurut pernyataan ICC.

Baca juga : ICC Prihatin dengan Ancaman Rusia terkait Surat Perintah Putin

"Saya yakin bahwa kami tidak akan berhenti sampai semua pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di Ukraina diadili, terlepas dari posisi politik atau militer mereka."

Panitera ICC Peter Lewis mengatakan pengadilan berterima kasih atas bantuan Ukraina dan berharap untuk memperkuat kerja sama kita di masa depan.

Baca juga : Mahkamah Internasional ICC Perintahkan Penangkapan Putin atas Kejahatan Perang.

Ukraina menjadi negara terbaru yang menjadi tuan rumah kantor lapangan ICC setelah Republik Demokratik Kongo, Uganda; Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Georgia dan Mali.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin pada hari Jumat (17/3), mengatakan dia diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi anak-anak dari Ukraina secara tidak sah.

Rusia mengatakan surat perintah itu "batal", menambahkan bahwa itu bukan anggota pengadilan.

Deklarasi perang

Mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan, bahwa upaya oleh negara mana pun untuk menangkap Putin atas perintah ICC akan dilihat oleh Moskow sebagai "deklarasi perang".

Dia juga dilaporkan berbicara tentang menargetkan Den Haag dengan rudal hipersonik.

Sementara itu Rusia telah membuka penyelidikan kriminal terhadap jaksa ICC Karim Khan dan beberapa hakim ICC lainnya.

Pengadilan juga telah mengeluarkan surat perintah terhadap Maria Lvova-Belova, komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak.

Pada hari Rabu (22/3), Badan Legislatif ICC mengatakan menyesali "ancaman" terhadap pengadilan atas surat perintahnya. (Ant/Z-4)