Pegawai dan Kantor Pemerintah AS akan Dilarang Gunakan TikTok

SENAT Amerika Serikat (AS) meloloskan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk melarang karyawan federal menggunakan aplikasi berbagi video asal Tiongkok, TikTok. RUU tersebut membutuhkan persetujuan DPR sebelum diajukan ke Presiden Joe Biden untuk mendapatkan persetujuan.

DPR AS harus mengesahkan RUU Senat sebelum sesi kongres saat ini berakhir, yang diharapkan minggu depan. Pemungutan suara tersebut adalah tindakan terbaru dari anggota parlemen AS untuk menindak perusahaan Tiongkok di tengah kekhawatiran keamanan nasional.

Tindakan Senat itu dilakukan setelah North Dakota dan Iowa bergabung dengan banyak negara bagian yang melarang aplikasi yang dimiliki oleh ByteDance. RUU itu juga melarang perangkat milik negara di tengah disematkan aplikasi tersebut.

AS mengkhawatirkan bahwa data di TikTok dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok. Selama Kongres terakhir, Senat pada Agustus 2020 dengan suara bulat menyetujui undang-undang untuk melarang TikTok dari perangkat pemerintah.

Sponsor RUU tersebut, Senator Republik Josh Hawley, diperkenalkan kembali dalam UU pada 2021. Banyak lembaga federal termasuk pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Negara Bagian telah melarang TikTok dari perangkat milik pemerintah.

“TikTok adalah risiko keamanan utama bagi AS, dan tidak memiliki tempat di perangkat pemerintah,” kata Hawley.

Gubernur Dakota Utara Doug Burgum dan Gubernur Iowa Kim Reynolds mengeluarkan arahan yang melarang lembaga cabang eksekutif mengunduh aplikasi pada peralatan pemerintah. Sekitar selusin negara bagian AS telah mengambil tindakan serupa, termasuk Alabama dan Utah minggu ini.

Baca juga: PBB Blokir Junta Militer Myanmar Ambil Alih Kursi Keanggotaan

TikTok mengatakan kekhawatiran tersebut sebagian besar dipicu oleh informasi yang salah. “Kami kecewa karena begitu banyak negara bagian yang ikut-ikutan politik untuk memberlakukan kebijakan berdasarkan kebohongan yang tidak berdasar tentang TikTok yang tidak akan melakukan apa pun untuk memajukan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata perusahaan itu.

Negara bagian lain yang mengambil tindakan serupa seperti Texas, Maryland, dan South Dakota. Senator Republik Marco Rubio menginisiasi RUU yang melarang TikTok sepenuhnya di Amerika Serikat.

Rentetan kebijakan AS ini meningkatkan tekanan pada induk TikTok, ByteDance. Pada sidang bulan lalu, Direktur FBI Chris Wray mengatakan penggunaan TikTok di AS menimbulkan masalah keamanan nasional.

Pada 2020, mantan Presiden AS Donald Trump saat itu berusaha memblokir penggunaan dan melarang transaksi lainnya di TikTok. Komite pemerintah untuk investasi asing di Amerika Serikat, pada 2020 memerintahkan ByteDance untuk menghentikan TikTok karena kekhawatiran bahwa data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok.

AS dan TikTok telah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan keamanan nasional guna melindungi data lebih dari 100 juta pengguna. Tetapi dengan RUU itu tidak ada kesepakatan yang akan tercapai hingga akhir tahun ini. (The Guardian/OL-4)