Tiongkok Diserang Isu Uighur

Para diplomat dan pembela hak asasi manusia meningkatkan tekanan pada PBB untuk bertindak atas perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya. Sementara Beijing mencegah pengawasan lebih lanjut isu yang muncul dari insiden di wilayah barat laut Xinjiang.

Tekanan itu muncul kala para pemimpin dunia tiba di New York City untuk pertemuan tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), dan laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyebut Tiongkok berpotensi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang.

Pelapor khusus PBB untuk hak-hak minoritas Fernand de Varennes mengatakan PBB harus diberikan melanjutkan investigasi atas kekejam Tiongkok kepada etnis Uighur. Itu ia sampaikan di forum yang disponsori oleh Dewan Atlantik dan Human Rights Watch. “Tidak ada tindakan yang mungkin lagi," tegasnya.

Seruan senada diungkapkan Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey Prescott. Ia juga menyarankan semua pihak harus bersatu menggugat Tiongkok dan melaksanakan penyeleidikan lebih mengenai isu Uighur. "Jika kita membiarkan ini tanpa hukuman, pesan seperti apa yang disebarkan?," ungkapnya.

Landasan sanksi bagi Tiongkok, kata dia, mengacu pada kekejaman terhadap warga minoritas di Xinjiang. “Sangat menyedihkan melihat sebuah negara yang telah begitu penting dalam pembentukan sistem PBB modern, dan menikmati statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan namun melanggar komitmennya.”

Sejak 2018 Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan di jaringan pusat penahanan di Xinjiang..Beijing telah mengakui keberadaan kamp tersebut, yang dikatakan sebagai pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk menangani ekstremisme.

Tiongkok bereaksi keras terhadap laporan Dewan Hak Asasi Manusia mengenai Uighur. Beijing menilai laporan itu berisi tambal sulam informasi palsu dan menggambarkannya sebagai rekayasa yang dibuat oleh negara-negara Barat.

Beijing mengeluarkan bantahan setebal 122 halaman dan mengancam untuk menarik kerja sama dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dewan Hak Asasi Manusia akan mengadakan pertemuan di Jenewa sementara UNGA mengadakan pertemuan tahunan di New York. (Aljazeera/OL-12)