Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
LOKAKARYA tentang mengelola potensi konflik di Laut China Selatan telah menghasilkan pencapaian yang positif dan nyata. Gelaran ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan yang paling penting persahabatan dan kerja sama di wilayah Laut China Selatan.
"Lokakarya ini menghasilkan capaian yang positif dan konkret,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Indonesia Yayan GH Mulyana saat membuka The 31st Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea di Jakarta, Rabu (24/8).
Menurut dia, lokakarya tentang mengelola potensi konflik di Laut China Selatan ke-31 merupakan kali kedua selama masa pandemi covid-19. Lokakarya ini merupakan juga berlangsung setelah 30 tahun lokakarya yang pertama pada 1990 di Bali.
Selama tiga dekade terakhir, katanya, lokakarya ini menjadi saksi sejarah meskipun dunia berubah tak terduga dan lanskap regional berkembang.
“Para peserta telah menunjukkan komitmen yang kuat dan langgeng, bekerja sama dan menjajaki potensi kerja sama di kawasan Laut China Selatan,” imbuhnya.
Baca juga: Filipina Siap Kerahkan Angkatan Laut di Laut China Selatan
Sejak lokakarya pertama, dialog 1.5 track ini telah menjadi forum yang sangat berharga. Diskusi dan berbagi informasi serta pengalaman berjalan secara transparan dan dalam suasana yang kondusif.
Lokakarya ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan yang paling penting persahabatan dan kerja sama di wilayah Laut China Selatan.
“Dari sorotan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa setidaknya ada tiga kategori besar bidang kerja sama,” tuturnya.
Pertama, iklim dan lingkungan yang mencakup kerja sama penanganan pencemaran laut, peningkatan perlindungan dan konservasi laut, serta pemantauan perubahan muka air laut dan pasang surut air laut.
Kedua, iptek melalui berbagai karya penelitian ilmiah kelautan, database kelautan dan geosains, serta kerja sama di bidang teknologi informasi kelautan.
"Terakhir, ekonomi dan pembangunan yang meliputi pengkajian stok perikanan, pengembangan pulau-pulau berkelanjutan, dan geowisata," pungkasnya.(OL-5)
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Konflik terjadi karena perbedaan nilai, sumber daya terbatas, atau komunikasi buruk. Pahami penyebabnya untuk solusi efektif!
TNI kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk korban gempa di Myanmar dengan menggunakan 2 pesawat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved