Krisis Energi Berujung Petisi

SUDAH lebih dari sebulan masyarakat Venezuela di delapan negara bagian didera krisis listrik.

Beragam langkah penghematan dikeluarkan Presiden Nicolas Maduro.

Namun, upaya itu tidak mendapat tempat di hati masyarakat.

Ia justru didesak mundur dari jabatannya karena dianggap gagal mengatur pemerintahan.

Pihak oposisi memanfaatkan krisis listrik itu dengan membuat petisi resmi yang telah mengantongi izin Dewan Pemilihan Nasional.

Mereka berniat menyelenggarakan referendum guna menggulingkan Maduro.

Sebagai langkah pertama, mereka harus mengumpulkan 200 ribu tanda tangan.

Pemimpin pihak oposisi Henrique Capriles berharap referendum digelar awal November tahun ini.

Kemarin, sejumlah warga yang tak puas atas pemerintah mengantre untuk membubuhkan tanda tangan.

"Saya tanda tangan untuk mengakhiri anarki ini. Kami tidak memiliki obat, pekerjaan, pendidikan, dan terlebih ada masalah listrik," kata Miriam Leal, 54, seorang warga Caracas.

"Situasinya sangat genting. Ada area yang sudah hampir 10 jam tanpa listrik," imbuh Doris Falcon, warga Maracaibo.

Juru bicara Majelis Nasional, Henry Ramos Allup, menuding sejumlah pendukung Maduro meneror pegawai pemerintah untuk tidak menandatangani petisi tersebut.

Maduro berkeras bakal tetap memegang tampuk kekuasaan hingga akhir masa jabatannya pada Januari 2017.

"Tidak ada satu pun dari yang mereka (oposisi) lakukan terbilang layak," kata Maduro yang menjabat presiden sejak 2013.

Selama ini, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.

Namun, pemerintah enggan menggunakan minyak mentah untuk sumber energi pembangkit mereka dengan alasan tidak efisien.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak mendirikan pembangkit listrik dengan teknologi lain, selain PLTA.

Pemerintah Venezuela berkilah kelangkaan listrik disebabkan musim kering lantaran fenomena El Nino.

Kekeringan membuat sejumlah bendungan hidroelektrik beroperasi lebih lambat.

Namun, para pengkritik menilai pemerintah tak becus mengelola manajemen energi mereka.

Tunggakan gaji

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) telah merilis peringatan kepada Venezuela terkait dengan ketergantungan mereka terhadap minyak.

IMF memprediksi ekonomi negeri itu bakal anjlok 8% tahun ini dan inflasi akan melonjak hingga 700%.

Tangan kanan Maduro, Diosdado Cabello, memperingatkan pemerintah bakal memangkas dana untuk badan legislatif.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran dari anggota parlemen.

Ramos mengatakan badan legislatif tidak akan mampu menggaji anggotanya karena pemerintah gagal mengalokasikan anggaran.

"Anggota parlemen dan para pegawai harus tahu jika mereka tidak bisa membayar gaji, kita harus pergi ke kementerian keuangan dan istana presiden," kata dia.

Pemerintah Venezuela memberlakukan sejumlah langkah penghematan penggunaan listrik, termasuk cuti paksa untuk pegawai sektor publik selama tiga hari sepekan selama dua minggu.

Wakil Presiden Aristobulo Isturiz mengatakan sekolah juga akan tutup pada Jumat.

Zona waktu akan digeser 30 menit agar waktu siang lebih panjang mulai minggu depan. (AFP/I-1)