PEMIMPIN ekonomi terbesar dunia meluncurkan rencana infrastruktur bagi negara berkembang untuk bersaing dengan inisiatif global Tiongkok. Namun, mereka berupaya mencari konsensus terkait seruan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Negeri Tirai Bambu.
Kampanye Presien Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyoroti Tiongkok karena praktik kerja paksa. Biden pun gencar membujuk sesama pemimpin demokratis untuk menyatukan kekuatan melawan dominasi Tiongkok dari aspek ekonomi.
Kanada, Inggris dan Prancis cenderung mendukung posisi Biden. Sementara, Jerman, Italia dan Uni Eropa menunjukkan lebih banyak keraguan selama sesi KTT G7 pada Sabtu waktu setempat.
Baca juga: AS-Korsel Kerja Sama Menuju Denuklirisasi Semenanjung Korea
Pejabat Gedung Putih menyatakan Biden ingin pemimpin negara G7, yang mencakup AS, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang dan Italia, untuk menentang praktik kerja paksa yang menargetkan Muslim Uighur di Tiongkok dan etnis minoritas lainnya.
Biden berharap kecaman itu menjadi bagian dari pernyataan bersama, yang akan dirilis pada Minggu waktu setempat, atau ketika KTT berakhir. Namun, beberapa sekutu Eropa enggan untuk berpisah dengan Beijing.
Baca juga: G7 Janjikan Satu Miliar Dosis Vaksin Covid untuk Dunia
Tiongkok menjadi salah satu pembahasan yang menarik dari KTT G7. Para sekutu juga mengambil langkah pertama dalam mengajukan proposal infrastruktur yang disebut "Build Back Better for the World". Sebuah istilah yang menggemakan slogan kampanye Biden.
Rencana tersebut menyerukan proyek ratusan miliar dolar untuk bekerja sama dengan sektor swasta, dengan catatan mematuhi standar iklim dan praktik ketenagakerjaan. Hal itu dirancang untuk menandingi "Belt and Road Initiative" milik Tiongkok, yang memiliki nilai triliunan dolar.(CNA/OL-11)
