LIPI: Militer Myanmar Takut Kepentingan Bisnis Mereka Terganggu

PADA 1 Februari 2021 lalu, kudeta Myanmar dimulai saat Pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa politisi ditahan oleh militer. Kini, kekuasaan diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing.

Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Lidya C Sinaga menuturkan, kudeta militer ini menunjukkan bahwa militer Myanmar tidak pernah bersungguh-sungguh menyerahkan kekuasaan pada sipil.

Baca juga: Protes Kudeta, Ribuan Warga Myanmar Kembali Berdemo

“Meskipun junta telah dibubarkan pada 2011, sebenarnya politik domestik Myanmar tidak pernah jauh dari campur tangan militer. Bahwa konstitusi 2008 justru dibentuk untuk menjaga kelanggengan dominasi militer,” kata Lidya dalam webinar, Rabu (17/2).

Dia menilai, akar masalah yang menimbulkan kudeta di Myanmar saat ini ada pada konstitusi 2008. Menurutnya, pihak militer khawatir pemerintahan baru akan mengamandemen konstitusi 2008 yang selama ini memberikan kelanggengan bagi militer. Namun, selama konstitusi 2008 tidak diubah, akan sulit bagi Myanmar untuk menegakkan pemerintahan sipil yang stabil.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dijatuhi Dakwaan Baru, Dunia Mengecam

“Kekhawatiran bahwa parlemen yang akan dilantik pada 1 Februari akan mempunyai agenda besar untuk amandemen konstitusi, inilah yg menjadi alasan utama di balik kudeta ini. Kenapa milter khawatir? Jelas karena kepentingan militer akan terganggu dengan rencana amandemen ini, terutama kepentingan bisnis dan dominasinya di sektor utama ekonomi dan administrasi negara,” tandasnya. (Aiw/A-3)