Trump Terancam Pemakzulan Kedua

PARTAI Demokrat kemarin bersiap untuk pemakzulan kedua terhadap Presiden Donald Trump. Sementara Trump tidak menunjukkan tanda-tanda mundur setelah bentrokan yang mematikan terjadi di Gedung Capitol.

Langkah pemakzulan itu dilakukan di tengah kemarahan yang terus berlanjut atas penyerbuan Capitol oleh pendukung Trump pada pekan lalu. Kejadian tersebut menyebabkan lima tewas, termasuk seorang polisi.

Partai Demokrat mengatakan proses pemakzulan bisa dimulai paling cepat awal pekan ini. Itu merupakan percepatan yang luar biasa dari proses yang secara historis memakan waktu berminggu-minggu. Namun, proses itu mungkin tidak akan selesai sebelum Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang berasal dari Demokrat, memperingatkan bahwa partainya akan meluncurkan proses tersebut kecuali jika Trump mau mundur atau Wakil Presiden Mike Pence meminta Amandemen ke-25, yakni kabinet mencopot presiden.

Menurut anggota kongres dari Demokrat, Ted Lieu, teks pemakzulan sejauh ini ditandatangani setidaknya 180 anggota Kongres.

“Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga pemerintahannya. Dia mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan koordinasi pemerintah,” bunyi pernyataan itu.

Sekelompok anggota DPR dari Partai Republik telah berusaha untuk menghalangi Demokrat melakukan pemakzulan. Tetapi, politisi lainnya telah menyuarakan dukungan untuk pencopotan Trump. Seorang senator dari Partai Republik, Lisa Murkowski dari Alaska, misalnya, meminta Trump untuk mundur. “Saya ingin dia mengundurkan diri. Dia telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar,” tambahnya.

Reformasi nuklir

Mantan Menteri Pertahanan AS William Perry meminta Presiden terpilih Joe Biden untuk mereformasi sistem yang memberikan kendali tunggal atas senjata nuklir negara kepada presiden. Perry menyebutnya sebagai ketinggalan zaman, tidak perlu, dan sangat berbahaya.

Presiden Amerika setiap saat memang didampingi seorang pembantu militer yang membawa koper berisi kode rahasia dan informasi yang dibutuhkan untuk meluncurkan serangan nuklir.

“Begitu menjabat, Biden harus mengumumkan bahwa dia akan berbagi kewenangan untuk menggunakan senjata nuklir dengan kelompok terpilih di Kongres,” kata Perry, yang bertugas di bawah Presiden Bill Clinton.

Dia menulis hal itu di majalah Politico dengan Tom Collina dari Ploughshares Fund. Keduanya mendukung kontrol nuklir yang lebih kuat.

Mereka mengatakan Biden, yang akan menjabat pada 20 Januari, juga harus menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah memulai perang nuklir dan hanya akan menggunakan bom sebagai pembalasan.

Artikel tersebut berpendapat bahwa sistem saat ini memberi presiden AS, siapa pun yang menjabat, kekuatan seperti dewa untuk menghancurkan Bumi dalam sekejap. Pendekatan itu oleh para penulis disebut tidak demokratis, ketinggalan zaman, tidak perlu, dan sangat berbahaya.

“Apakah Trump cukup bertanggung jawab untuk dipercaya dengan kekuatan untuk mengakhiri dunia?” kata Perry yang menjadi menteri pertahanan dari tahun 1994 hingga 1997.

Seruan tersebut juga datang pada hari yang sama dengan pembicaraan Ketua DPR AS Nancy Pelosi bersama para pemimpin militer negara itu untuk memastikan Trump tidak bisa meluncurkan serangan nuklir di hari-hari terakhirnya menjabat. (AFP/X-11)