Militer Janji Dukung Demokrasi

PANGLIMA militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing berjanji akan menjaga negara agar berada di jalur demokrasi, Minggu (27/3).

Pernyataan itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintah bentukan Aung San Suu Kyi dilantik.

Tokoh senior militer Min Aung Hlaing menyampaikian pidato pada saat parade militer tahunan yang digelar angkatan bersenjata Myanmar, kemarin.

Selama beberapa dekade, angkatan bersenjata telah lama menolak aspirasi demokrasi dengan tangan besi.

"Saya akan dengan sungguh-sungguh memberi fakta bahwa Tatmadaw (militer) akan bekerja untuk membawa kesejahteraan masyarakat dan persatuan," kata Hlaing yang disampaikan saat acara parade militer yang digelar di Naypyidaw, ibu kota Mynmar.

"Dua kendala utama untuk demokratisasi ialah kegagalan untuk mematuhi peraturan hukum, regulasi, dan keberadaan kelompok pemberontak bersenjata. Hal itu dapat membawa kehancuran demokrasi," ujar Hlaing.

"Jika dua kendala itu dapat ditangani dan diatasi dengan tepat, akan ada kemajuan menuju jalur demokrasi," tambah tokoh senior militer di negara yang semula bernama Burma.

Myanmar telah melaksanakan tranformasi politik sejak 2011.

Transformasi itu sebagai upaya mengurangi isolasi internasional dengan membentuk pemerintah sipil kendati sejumlah mantan petinggi militer tetap berkuasa di pemerintahan.

Perubahan besar dan keterbukaan politik Myanmar semakin nyata dengan kemenangan mutlak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin tokoh demokrasi, Aung San Suu Kyi.

Setelah masa transisi politik yang panjang, pemerintah yang kini dikendalikan Suu Kyi akan membutuhkan waktu lama untuk membenahi pemerintahan.

Pasalnya, petinggi dan mantan petinggi militer masih memiliki pengaruh di pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung.

Kemenangan NLD tidak secara otomatis menjadikan Suu Kyi menjadi presiden Myanmar.

Dengan konstitusi yang dibuat militer, Suu Kyi tidak bisa menjadi kepala negara dan hanya menunjuk orang kepercayaannya, Htin Kyaw, menjadi presiden.

Untuk tetap dapat mengendalikan pemerintah, Suu Kyi memilih menjabat menteri luar negeri (menlu).

Kendati hanya duduk sebagai menlu, ia berjanji tetap mengendalikan dan mengatur pemerintahan.

Myanmar masih dibelit banyak persoalan di antaranya kemiskinan, korupsi, minimnya investasi, serta pemberontakan bersenjata yang dilakukan kelompok etnik.

Sejumlah kalangan, kemampuan Suu Kyi untuk merangkul atau menolak kerja sama dengan militer akan menjadi ujian yang krusial. (AFP/I-3)