Pantai Gading Larang Aksi Demonstrasi Hingga 15 September

PANTAI Gading melarang segala bentuk aksi demokrasi hingga 15 September setelah terjadi bentrokan berdarah menjelang pemilihan presiden pada Oktober mendatang.

"Aturan itu dibuat sebagai konsekuensi dari kerugian nyawa dan harta dalam aksi demonstrasi sebelumnya serta risiko terjadinya konflik antarkomunitas," ujar pemerintah Pantai Gading dalam sebuah pernyataan resmi.

Pada 13 Agustus lalu, terjadi aksi demonstrasi di Abidjan dan Daoukro yang berubah menjadi bentrokan antaretnik setelah Presiden Alassane Ouattara mengatakan akan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya.

Baca juga: Junta Militer Mali Bentuk Pemerintahan Transisi

Kelompok oposisi menuding presiden berusia 78 tahun itu bisa mencalokkan diri lagi di pemilu 31 Oktober mendatang setelah melakukan perubahan konstitusi pada 2016 yang membatalkan aturan yang membatasi masa jabatan presiden sebanyak dua kali.

Aksi kekerasan selama tiga hari menyebabkan tiga orang tewas dan sekitar 100 orang terluka.

Selain itu, 1.500 orang meninggalkan rumah mereka, 69 orang ditahan, dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

Pantai Gading masih trauma dengan perang sipil singkat yang terjadi pascapemilu 2010 ketika Presiden Laurent Gbagbo menolak menyerahkan kekuasaan kepada Ouattara. Lebih dari 3 ribu orang tewas dalam konflik yang berlangsung selama beberapa bulan. (AFP/OL-1)