Indonesia Harus Punya Proposal Penyelesaian Palestina

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengharapkan delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki proposal penyelesaian komprehensif terhadap persoalan Palestina.

"Indonesia merupakan negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sudah sepatutnya memiliki peran dan andil yang besar ddalam KTT Luar Biasa OKI. Oleh karena itu, delegasi RI harus mempunyai proposal penyelesaian yang komprehensif atas persoalan Palestina," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/3).

Menurut dia, khusus untuk masalah Palestina, delegasi RI harus tetap pada posisi menyuarakan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan negara Palestina.

Sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI, lanjut Muzzammil yang pada periode 2009-2014 menjabat sebagai Ketua Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, peran Indonesia harus terlihat menonjol.

"Kuatnya peran delegasi RI dalam KTT Luar Biasa OKI itu bisa menjadi 'bargaining' (daya tawar) Indonesia dalam diplomasi internasional dengan berbagai negara dan kawasan, termasuk juga di forum PBB pada masa mendatang," katanya.

Terlebih lagi, ujarnya, saat ini banyak negara-negara Islam yang sedang dilanda konflik internal maupun konflik dengan negara tetangga sesama Muslim, seperti masalah ISIS yang mempengaruhi hampir seluruh kawasan.

Untuk kasus-kasus seperti inilah, kata Muzzammil yang merupakan salah satu Deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indonesia seharusnya bisa mengambil peran, misalnya dengan menawarkan diri sebagai mediator untuk terselenggaranya "Jakarta informal meeting" (pertemuan informal Jakarta) guna menjembatani penyelesaian kasus tersebut.

Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI pada 6-7 Maret 2016 yang akan fokus membahas persoalan Palestina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT OKI itu akan menghasilkan Deklarasi Jakarta yang berisi kesepakatan bersama negara-negara OKI dalam penyelesaian permasalahan Palestina. (X-11)