Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSOALAN gelombang migran telah merembet pada hubungan antarnegara Eropa.
Kemarin, Yunani menolak kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Austria Johanna Mikl-Leitner secara mendadak.
Padahal, Austria telah mengajukan permintaan kepada Athena soal kunjungan menterinya.
Memanasnya hubungan Yunani dan Austria dipicu persoalan penanganan gelombang migran.
Dengan dilatarbelakangi sakit hati, Athena memutuskan untuk bersikap tegas dengan menolak kedatangan Mikl-Leitner.
"Kami mengonfirmasi penolakan tersebut," ujar sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Yunani yang dilaporkan Athens News Agency (ANA).
Penolakan permohonan itu hanya berselang sehari setelah Athena menarik duta besarnya dari Wina, Austria.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Yunani Nikos Kotzias memanggil pulang Dubes Yunani untuk Austria Chrysoula Aleiferi untuk melakukan konsultasi pembalasan yang akan dilakukan.
Dua kejadian tersebut tidak muncul serta-merta.
Sebelumnya, dalam pertemuan menteri luar negeri negara-negara Balkan untuk membahas soal migran di Wina, pekan ini, Austria tidak mengundang Yunani.
Pihak Yunani yang terlibat serius menangani para migran merasa tidak dihargai Austria.
Dalam pertemuan bertajuk 'Managing Migration Together' yang melibatkan para menteri luar negeri dan dalam negeri di Wina, Rabu (24/2), Austria mengundang Albania, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Kosovo, Masedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia.
Wina memiliki alasan untuk tidak menyertakan Athena.
"Pertemuan ini (negara-negara Balkan Barat) yang digelar dengan format dan peserta yang telah ditetapkan," kata Karl-Heinz Grundbock, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Austria.
"Kesimpulan dari pertemuan tersebut akan diberikan dalam pembicaraan antara para menteri dalam negeri dan menteri kehakiman (Uni Eropa) pada Kamis (3/3) di Brussels (Belgia)," tambah Grundbock.
Sebaliknya, Kemenlu Yunani menyatakan tanggung jawab mengatasi arus pengungsi dan migran tidak bisa ditangani hanya satu negara.
"Yunani tidak akan menerima aksi sepihak terhadap persoalan pengungsi dan migran," kata Menteri Migrasi Alternatif Yannis Mouzalas, dalam pesannya yang ditujukan kepada pejabat Austria.
Kemenlu Yunani menuduh Austria ingin menjalin kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa (UE) yang menolak para pengungsi.
Austria ingin bergabung dengan kelompok Visegrad Four--Hongaria, Polandia, Slovakia, dan Republik Ceko--yang mendesak UE memperketat paspor masuk ke zona Schengen. Pengetatan itu membuat ribuan pengungsi menumpuk di 'Negeri para Dewa'.
"Satu hal yang diketahui bahwa Austria telah menerima 100 ribu pengungsi... tetapi saya pikir itu akan membuat kesalahan besar dengan menempatkan para pengungsi di negara-negara tersebut (kelompok Visegrad Four)," jelas Mouzalas yang disiarkan stasiun radio Vima, Senin (22/2).
Kemarin, sekitar 3.000 pengungsi menunggu untuk menyeberang di pos perbatasan Idomeni.
Selain itu, 25 bus berisi penuh imigran diparkir tak jauh dari lokasi itu.
Menurut aparat keamanan Yunani, polisi Masedonia hanya mengizinkan 150 orang untuk menyeberang sejak Kamis (25/2). (AFP/Deri Dahuri/I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved