Presiden Irak Menolak Ditunjuk Jadi Perdana Menteri

PRESIDEN Irak Barham Salih menolak untuk dicalokan menjadi perdana menteri oleh anggota parlemen yang pro-Iran.

Justru Salih mengatakan dirinya lebih baik memilih mengundurkan diri sebagai presiden dan penunjukkan sebagai perdana menteri akan ditolak para demonstran.

Blok Binaa, mayoritas parlemen pro-iran yang menguasai parlemen Irak juga telah menominasikan Gubernur Basra, Assad al-Eidani, untuk ditunjuk menjadi perdana menteri. 

Dalam pernyataanya dari kantor kepresidenan Irak, Salih mengatakan penunjukkan Al Eidani juga  tidak akan meredam unjuk rasa yang menginginkan perdana menteri independen yang tak berafiliasi dengan partai.    

Terkait rencana penunjukannya sebagai perdana menteri, Salih mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang, dia memang tidak punya hak untuk menolak. Olej  karena itu, Salih siap menyerahkan surat pengunduran diri sebagai presiden kepada parlemen.

"Keinginan saya ingin menghentikan pertumpahan darah dan menjaga perdamaian dan demi menghormati Asaad al-Eidani, saya menolak menominasikan dia," kata Salih. 

"Oleh karena itu, saya ingin mengundurkan diri dari jabatan presiden kepada parlemen sehingga mereka sebagai wakil rakyat dapat memilih orang yang pas," papar Salih.

Menurut konstitusi Irak, mayoritas perlemen harus menunjuk calon perdana menteri. Namun hingga batas waktu yang ditentekan perlemen hasil pemilu tahun lalu gagal mendapatkan calon nama perdana menteri.

El-Eidani telah diajukan namanya sebagai calon perdana menteri sayangnya reaksi negatif muncul dengan gelombang unjuk rasa penolakan yang turun ke jalan-jalan di sejumlah kota di Irak.

Sebagamiana dilaporkan bahwa pertanyataan Salih sebenarnya ingin menyerukan kepada parlemen agar mencari nama lain selain Al-Eidani untuk dipilih sebagai perdana menteri. 

Di Provinsi Basra yang dikenal sebagai sumber 70% dari cadangan minyak Irak dan dipimpin Gubernur Al-Eidani juga tak luput dan kerap dilanda unjuk rasa selama bertahun-tahun.    

Irak dilanda demonstrasi besar-besaran sejak 1 Oktober 2019. Kalangan pemuda meminta perusahan sistem politik yang tak mampu mengatasi korupsi dan kemiskinan. Bahkan bentrok antara para demonstran dan aparat keamanan telah menyebabkan lebih dari 450 demonstran tewas. (AFP/Aljazeera/OL-09)