Brasil Tolak Bantuan G-7 untuk Amazon

BRASIL menolak bantuan dari negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G-7 untuk memadamkan kebakaran hutan di Amazon. Bahkan, seorang pejabat tinggi Brasil menyuruh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengurus 'rumah dan koloninya sendiri'.

"Kami menghargai (tawaran) itu, tapi mungkin bantuan itu lebih cocok dengan reboisasi di Eropa. Macron bahkan tidak bisa mengatasi kebakaran di Gereja Notre-Dame yang merupakan situs warisan dunia. Lalu, apa yang dia ingin ajarkan kepada kami?" sindir Kepala Staf untuk Presiden Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Senin (26/8).

Lorenzoni merujuk pada janji bantuan US$20 juta yang disampaikan pada KTT G-7 di Prancis.

Padahal sebelumnya, Menteri Lingkungan Brasil Ricardo Salles mengatakan, pihaknya menyambut baik dana dari G-7 untuk memerangi kebakaran yang telah menghanguskan 950 ribu hektare hutan di Amazon.

Sikap Brasil berubah setelah terjadi pertemuan antara Bolsonaro, yang terkenal skeptis terhadap isu perubahan iklim, dan para menterinya. "Brasil merupakan negara demokratis dan bebas yang tidak pernah melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme, yang barangkali merupakan tujuan dari Presiden Macron," kata Lorenzoni.

Meski 60% Hutan Amazon masuk wilayah Brasil, sebagian lainnya ada di negara lain, termasuk Guyana yang merupakan terorial Prancis.

Renggangnya hubungan Macron dan Bolsonaro telah terjadi sebelum terbakarnya hutan di Amazon. Macron sebelumnya mengancam akan menghalangi terjadinya perjanjian dagang yang besar antara Uni Eropa dan Amerika Latin jika Brasil tidak serius mengatasi masalah penghancuran Hutan Amazon oleh industri kayu dan pertambangan.

Akibat ancaman itu, Bolsonaro meradang dan menuduh Macron 'berjiwa kolonialis'. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian Bolsonaro ikut mengamini komentar buruk yang disampaikan pengguna internet kepada istri Macron. Tidak ayal lagi, hubungan kedua pemimpin bertambah renggang.

Tanda kerenggangan hubungan itu juga terlihat ketika Bolsonaro tidak mau menerima kunjungan Menlu Prancis pada bulan lalu. (AFP/*/X-11)