Perundingan Brexit akan Diperpanjang

PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron akhirnya mendukung usulan perpanjangan waktu satu bulan untuk merundingkan masalah Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Namun, Macron tetap menolak berkompromi pada sejumlah isu penting lainnya.

"Kita harus berusaha mencari bulan yang cocok," ungkap Macron di saat menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, di Paris, kemarin.

Ini berarti Macron mengikuti jejak pemimpin Eropa lainnya, Kanselir Jerman Angela Merkel. Saat ditemui Johnson sebelumnya, Merkel mendukung usulan perpanjangan waktu 30 hari untuk memecahkan masalah perbatasan Irlandia-Inggris yang telah menghambat perundingan Brexit sejak 2017.

Macron, yang mengaku sebagai tokoh paling 'keras' terkait dengan Brexit, tetap menolak permintaan Johnson soal negosiasi kembali perbatasan Irlandia, seperti yang pernah disampaikan pendahulu Johnson, yaitu Theresa May.

"Renegosiasi persyaratan yang diusulkan Inggris, tidak termasuk dalam opsi. Pemimpin Dewan Eropa (Donald Tusk) sudah sering menegaskan hal tersebut," ucap Macron.

Pada akhir pekan, ketiga pemimpin Dewan Eropa akan menemui Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendukung Brexit dan kepemimpinan Johnson. Mereka juga akan bertemu dengan pemimpin Kanada, Italia, dan Jepang dalam pertemuan puncak G-7 di Prancis.

Masalah perbatasan

Johnson bersikeras bahwa dirinya tidak menerima rencana perbatasan 'backstop' yang disepakati mantan PM Inggris, Theresa May. Dia menegaskan Inggris akan keluar dari zona Uni Eropa pada 31 Oktober, sekalipun disertai gejolak ekonomi.

Sebelum bertolak ke Berlin, Johnson mengunggah sebuah cicitan penegasan soal Brexit dalam akun Twitter-nya.

"Kita akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober. Negara ini akan menjadi yang terbaik di dunia," seru Johnson.

Sejak Johnson berkuasa pada bulan lalu, kemungkinan Brexit 'tanpa kesepakatan' menguat. Para ekonom menilai hal itu dapat mengacaukan perekonomian Inggris maupun Uni Eropa.

"Uni Eropa harus lebih serius mempertimbangkan masalah tersebut," kata seorang pejabat senior Uni Eropa yang tidak mau disebut namanya.

'Backstop' merupakan mekanisme untuk menghindari pemeriksaan perbatasan antara anggota Uni Eropa, yakni Irlandia, dan Irlandia Utara yang menjadi bagian Inggris. Kesepakatan damai pada 1998 mencakup penghapusan sejumlah pos pemeriksaan di wilayah pulau tersebut.

Di Berlin, Johnson sekali lagi menekankan perspektifnya. Kesepakatan 'backstop' dikatakannya memiliki persoalan serius bagi kedaulatan negara dan demokrasi di Inggris.

Merkel berpendapat, mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai fallback position yang melindungi integritas pasar tunggal, khususnya selama periode penentuan hubungan masa depan antara 27 anggota Uni Eropa dan Inggris.

Kepada Merkel, Johnson menyampaikan apreasiasi terhadap pandangan pemimpin Jerman. Setidaknya, dia menemukan harapan baru dalam 30 hari ke depan. (AFP/X-11)