Malaysia Teruskan Proyek Kereta Api

PEMERINTAH Malaysia terancam denda sebesar US$5 miliar apabila proyek kereta api yang disokong Tiongkok tidak dilanjutkan. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, setelah tercapainya kesepakatan penghidupan kembali skema proyek kontroversial.

Pekan lalu, Malaysia dan Tiongkok sepakat untuk melanjutkan proyek kereta api dengan menurunkan biaya produksi sekitar 30%. Sebuah langkah yang mencabut penangguhan proyek, setelah rezim pemerintahan Najib Razak yang terjerat kasus korupsi kehilangan kekuasaan tahun lalu.

Proyek kereta api tersebut merupakan satu di antara sejumlah proyek yang dibiayai Tiongkok. Proyek moda transportasi itu terpaksa ditunda setelah pergantian kursi kepemimpinan Malaysia. Mengingat terdapat kekhawatiran mengenai transparansi dan dugaan aliran dana ke pemerintahan Najib Razak.

Jalur kereta api sepanjang 640 kilometer (km), akan membentang dari wilayah utara Malaysia yang dekat dengan perbatasan Thailand, ke arah titik pelabuhan di luar Kuala Lumpur.

Proyek itu masuk dalam proyek utama penggerak infrastruktur yang diusung Tiongkok, yakni Belt and Road Initiative (BRI).

Lebih lanjut, Mahathir menuturkan pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk negosiasi ulang, atau membayar denda penghentian proyek sekitar 21,78 miliar ringgit atau setara US$5,3 miliar.

Baca Juga: Hindari Denda, Malaysia Teruskan Proyek Kereta Api Tiongkok

"Itu sebabnya kami memilih kembali ke meja perundingan. Sekaligus menekankan kesepakatan yang lebih adil. Kepentingan rakyat Malaysia harus diprioritaskan," ujar Mahathir.

Perjanjian terbaru

China Communications Construction Company, perusahaan Tiongkok yang menggarap proyek tersebut, sepakat untuk membantu operasi dan pemeliharaan yang akan meringankan beban finansial Malaysia.

Berdasarkan perjanjian terbaru, biaya proyek telah dikurangi menjadi 44 miliar ringgit. Kendati demikian, Malaysia masih membutuhkan pinjaman dari bank milik pemerintah Tiongkok untuk mendukung pendanaan proyek.

Mahathir mengatakan, biaya proyek dapat dikurangi dengan tajam sebesar 21,5 miliar ringgit atau US$5,2 miliar. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa biaya proyek kereta api itu telah meningkat di era pemerintahan Najib Razak yang memberikan kontrak utama kepada China Communications Construction pada 2016.

Setelah negosiasi, proyek kereta api saat ini akan menelan biaya 68,7 ringgit atau US$16,7 juta per kilometer. Biaya tersebut turun dari sebelumnya, yakni 95,5 juta ringgit atau senilai US$23,3 juta per kilometer.

Mahathir mengatakan, di bawah kesepakatan baru China Communications Construction akan membentuk perusahaan patungan dengan porsi 50:50 dengan Malaysia Rail Link untuk memberikan dukungan teknis dan berbagi risiko operasional. Keterlibatan China Communications Construction sebagai operator kereta api akan membantu menarik investasi Tiongkok di sepanjang koridor jalur kereta api.

Meskipun proyek kereta api akan dipersingkat 40 kilometer (24,8 mil) menjadi 648 kilometer (402,6 mil), Mahathir mengatakan jalur ganda akan memiliki 20 stasiun dan memotong lima negara bagian.

Pemerintah Mahathir telah memangkas atau meninjau proyek infrastruktur berskala besar. Hal itu untuk mengendalikan melonjaknya utang nasional yang sebagian besar disebabkan korupsi pada pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah tahun lalu juga membatalkan dua jaringan pipa yang didukung Tiongkok senilai US$2,3 miliar. Pembatalan itu dilakukan setelah menemukan bahwa 90% dari biaya proyek telah dibayarkan, hanya 13% pekerjaan yang telah diselesaikan. (AFP/I-1)