Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK berwenang tengah menyelidiki aksi peretasan yang menyerang jaringan komputer Parlemen Australia.
Meski sejumlah anggota parlemen mengaku tidak ada bukti yang menunjukkan akses atau pencurian data, namun kata sandi komputer para poltisi diatur ulang sebagai langkah antisipasi.
Pakar keamanan siber setempat menyebut pelaku peretasan kemungkinan berasal dari negara lain. Perdana Menteri (PM) Australia belum mau berkomentar lebih lanjut mengenai sumber maupun motif peretasan.
Dia mengatakan belum ada petunjuk yang menyatakan lembaga atau departemen pemerintah, menjadi target kejahatan siber. Mayoritas anggota dan staf parlemen menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan surat elektronik, yang masuk dalam sistem penyimpanan data.
Baca juga: Australia Waspadai Pengaruh Intelijen Tiongkok
Senada, anggota parlemen senior juga mengungkapkan belum ada bukti yang menunjukkan upaya peretasan bertujuan memengaruhi proses pemilihan umum (pemilu) atau politik.
Namun, pemimpin oposisi Bill Shorten menggambarkan insiden tersebut sebagai alarm yang semestinya menyadarkan. Anggota parlemen lainnya juga ada yang berkomentar demikian.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Australia menghadapi sejumlah serangan siber. Beberapa di antaranya terkait negara asing seperti Tiongkok. Pada 2015 dan 2016, terjadi serangan siber pada jaringan badan cuaca nasional dan lembaga statistik.
"Sepertinya ada campur tangan negara lain di balik serangan siber. Anda akan memiliki akses ke ruang korespondensi antara politisi, staf dan orang-orang yang bertugas di gedung parlemen. Banyak informasi penting di sana," tukas Fergus Hanson dari Australian Strategic Policy Institute, sebuah think-tank yang berbasis di Canberra. (BBC/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved