AS Kenakan Tarif Baru pada Impor Tiongkok

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengumumkan pengenaan tarif baru senilai US$200 miliar (sekitar Rp2,9 triliun) atas barang-barang impor dari Tiongkok. Pengumuman akan dikeluarkan paling cepat Senin (17/9) waktu setempat.

Mengutip sumber anonim, surat kabar The Washington Post dan The Wall Street Journal, melaporkan kemarin bahwa tarif akan ditetapkan sebesar 10%, di bawah 25% yang diumumkan ketika Pemerintahan Trump pertama kali mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan pengenaan tarif tersebut.

Sebelumnya Trump telah memberlakukan tarif 25% untuk impor baja dan 10% untuk aluminium, serta 25% dari US$50 miliar untuk barang dari Tiongkok.

Gedung Putih belum memenuhi permintaan untuk memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Pada Jumat, juru bicara Gedung Putih Lindsay Walters mengatakan Trump sudah menjelaskan ia dan pemerintahannya akan terus mengambil tindakan untuk menangani praktik perdagangan tidak adil yang dilancarkan Tiongkok. "Kami mendorong Tiongkok untuk menanggapi keprihatinan yang telah lama disampaikan oleh Amerika Serikat," ujarnya.

Trump telah memerintahkan para pembantunya untuk menerapkan tarif walaupun Menteri Keuangan Steven Mnuchin sedang berupaya untuk memulai kembali perundingan perdagangan dengan Tiongkok, kata seorang sumber. Namun, pada saat itu belum jelas kapan tarif tambahan akan mulai diterapkan.

Pemerintahan Trump menuntut Tiongkok untuk memotong surplus perdagangan mereka dengan AS sebesar US$375 miliar, menghentikan kebijakan menyangkut praktik memperoleh teknologi-teknologi dan kekayaan intelektual AS serta menarik subsidi pada industri teknologi tinggi.

Tarif US$200 miliar itu dikenakan, antara lain atas berbagai produk teknologi internet dan elektronik lainnya, papan sirkuit cetak dan barang-barang konsumen, dari tas hingga sepeda dan perabot rumah tangga.

Pada awal pekan ini, Kementerian Keuangan 'Negeri Paman Sam' mengundang para pejabat tinggi Tiongkok, termasuk Wakil Perdana Menteri Liu He, untuk melakukan pembicaraan dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah perdagangan antara kedua negara dan perekonomian terbesar di dunia itu.