Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PAUS Fransiskus, pada Kamis (21/6), mengatakan sudah saatnya negara-negara berinvestasi secara bijaksana di negara-negara asal migran, terutama Afrika. Hal itu dimaksudkan agar para migran mendapat pendidikan dan pekerjaan.
"Masalah perang sulit dipecahkan, seperti masalah penganiayaan orang Kristen di Timur Tengah dan Nigeria, tetapi masalah kelaparan dapat diselesaikan," katanya saat konferensi pers di pesawat ke Jenewa.
Komentar Paus itu mencerminkan rencana investasi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Eropa. "Dalam ketidaksadaran kolektif, ada anggapan buruk kita dapat mengeksploitasi Afrika membuatnya menjadi tanah budak. Ini harus berubah dengan rencana investasi, kita harus menumbuhkannya!" ungkapnya memuji kekayaan budaya Afrika.
Paus Francis juga mengingatkan empat kriteria saat migran datang, yakni menyambut, menemani, mengakomodasi, dan memadukan. "Setiap negara harus melakukan ini dengan kebijaksanaan pemerintah karena sebuah negara harus menampung sebanyak mungkin pengungsi, yang dapat mengintegrasikan dan mendidik," lanjut Paus Francis.
Gelombang pengungsi yang melarikan diri dari perang dan kelaparan begitu banyak di Afrika. Paus mengapresiasi Italia dan Yunani yang disebutnya sangat bermurah hati, sebagaimana juga Turki atau Libanon. Paus tidak menyinggung pelarangan operasi kapal penyelamat migran, Aquarius, oleh golongan populis di Italia.
Sikap Eropa
Di sisi lain, empat negara Eropa tengah Visegrad mengumumkan mereka tidak akan menghadiri pertemuan informal yang diselenggarakan oleh Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker untuk membahas kebijakan migrasi.
Berbicara setelah pertemuan, para pemimpin Polandia, Hongaria, Slovakia dan Republik Ceko di Budapest, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menggambarkan pertemuan Minggu (18/6) tidak dapat diterima. Keempatnya bergabung di acara puncak oleh Kanselir Austria Sebastian Kurz, yang mendukung kebijakan migrasi lebih keras.
Rekan Hongarianya, Viktor Orban mengatakan pertemuan itu bertentangan dengan kebiasaan normal Uni Eropa dan forum yang tepat adalah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan untuk minggu depan.
"Kita harus memiliki Eropa yang mampu membela kita. Kami harus memperkuat (border agency) Frontex, untuk melindungi perbatasan eksternal kami dan memastikan kebebasan internal," lanjutnya.
Negara-negara Visegrad tersebut secara tradisional mengambil sikap garis keras pada migrasi dan menolak setiap usulan pemindahan pengungsi wajib di antara anggota Uni Eropa.
Badan perbatasan Uni Eropa Frontex juga akan mengalami revolusi menjadi polisi perbatasan Uni Eropa yang meningkat menjadi 10 ribu perwira pada 2020, langkah yang telah didorong oleh Italia.
Sementara itu, untuk pencari suaka yang sudah ada di Uni Eropa, mereka akan didenda jika tidak tinggal di negara tempat mereka terdaftar. Uni Eropa juga mempertimbangkan untuk menyiapkan platform disembarkasi di luar blok untuk memproses para migran, menurut kesimpulan draft KTT.
Dalam beberapa pekan terakhir kebijakan migrasi telah menyebabkan perselisihan dalam koalisi pemerintahan Kanselir Jerman Angela Merkel yang mengancam kepemimpinannya. Pemimpin Austria itu menjadi tuan rumah pemerintah negara bagian Bavaria untuk sidang kabinet gabungan di kota Austria Linz pada Rabu (20/6). (AFP/OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved