Palestina Kutuk Penolakan Israel atas Penyelidikan PBB di Gaza

SEKRETARIS Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saed Erekat pada Sabtu (19/5) mengutuk penolakan Israel terhadap keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memerintahkan penyelidikan pelanggaran di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza.

"Penolakan Israel terhadap penyelidik dan tidak mengizinkannya masuk menyembunyikan kejahatannya terhadap rakyat Palestina," kata Erekat di dalam satu pernyataan di radio resmi Palestina, Voice of Palestine.

Ia kembali menyatakan bahwa "pihak Palestina siap bekerja sama dengan komite penyelidikan dan menjawab semua pertanyaannya serta hak untuk pergi ke mana saja komite tersebut mau pergi".

Sementara itu, anggota Komite Pelaksana PLO Hanan Ashrawi memuji keputusan UNHRC tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada negara anggota yang memberi suara untuk mendukung karena mengambil posisi prinsip.

Ia juga menyatakan keputusan itu "mengirim pesan jelas dan kuat kepada Israel bahwa ada harga yang harus dibayar atas tindakan sepihaknya dan pelanggaran yang tak bermoral serta tidak sah". Hal itu disampaikan Hanan Ashrawi dalam satu pernyataan surel pada Sabtu--sebagaimana dilaporkan Xinhua,

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh keputusan UNHRC pada Jumat itu "mendukung terorisme dengan melancarkan penyelidikan kejahatan perang".

"Israel sepenuhnya menolak resolusi yang disahkan oleh mayoritas yang otomatis anti-Israel yang hasilnya diketahui sejak awal," ujarnya.

Ia menambahkan, "Israel akan terus mempertahankan warganya dan tentaranya sebab Israel memiliki hak untuk membela diri."

UNHRC, yang memiliki 47 negara anggota, mengesahkan keputusan itu dengan 29 suara yang mendukung, dua menentang dan 14 abstain mengenai pembentukan satu komisi penyelidikan mengenai perbuatan Israel di wilayah Palestina. Fokus penyelidikan pada perlakuannya terhadap peserta aksi protes Palestina di perbatasan Jalur Gaza.

Lebih dari 100 orang Palestina tewas oleh tentara Israel selama protes massal yang berlangsung selama enam pekan sejak 30 Maret di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel.

Menurut resolusi yang disahkan itu, penyelidikan mesti dilakukan dalam konteks serangan militer terhadap banyak protes sipil yang dimulai pada 30 Maret dan untuk menentukan fakta serta kondisi pelanggaran tersebut, termasuk yang bisa menjadi kejahatan perang.

Kelompok penyelidik itu juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung-jawab, membuat saran, terutama mengenai langkah pertanggung-jawaban, termasuk tanggung-jawab pidana individu dan komando, bagi pelanggaran semacam itu.

Itu atas permintaan Palestina dan Uni Emirat Arab atas nama Kelompok Negara Arab, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat memulai sidang khusus guna membahas "situasi hak asasi manusia yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Jerusalem Timur". (Ant/OL-5)