Kedutaan AS Bukan yang Pertama atau Terakhir di Yerusalem

AMERIKA Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem pada Senin (14/5) dan akan menjadi peresmian diplomatik paling tinggi di kota suci itu, walau bukan yang pertama atau yang terakhir. Beberapa negara, terutama Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya telah memiliki duta besar berbasis di Yerusalem diperkirakan akan kembali.

Setelah 1973, perang Yom Kippur, Pantai Gading, Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) dan Kenya memutuskan hubungan dengan Israel sebagai protes dan menutup pintu kedutaan besar mereka di Yerusalem. Mereka kemudian memperbarui hubungan tapi memindahkan misi mereka ke Tel Aviv.

Pada 1980 Israel memberlakukan undang-undang yang menyatakan Yerusalem, termasuk kawasan timur Palestina, ibukota lengkap dan bersatu.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan langkah ilegal dan mengadopsi resolusi menyerukan negara-negara yang telah membentuk misi diplomatik di Yerusalem untuk menarik misi tersebut.

Belanda, Haiti dan beberapa negara Amerika Latin mematuhinya. Kosta Rika dan El Salvador kembali ke Yerusalem pada 1984 tapi pergi lagi pada 2006.

Setelah pengumuman Trump pada 6 Desember, setidaknya ada yang kembali dan Israel berharap lebih banyak. Presiden Guatemala, Jimmy Morales mengatakan kedutaan negaranya akan pindah ke Yerusalem pada 16 Mei, dan Kementerian Luar Negeri Paraguay mengatakan pada Rabu (9/5) bahwa akan mengikutinya.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan dalam pernyataan bahwa Presiden Paraguay Horacio Cartes akan menghadiri upacara pembukaan, yang akan berlangsung pada akhir bulan ini.

Pemerintah Rumania, didukung oleh pembicara parlemennya, telah mengadopsi rancangan proposal untuk memindahkan kedutaannya, yang akan menjadikannya anggota Uni Eropa pertama yang melakukannya.

Presiden Rumania Klaus Iohannis, yang sering bentrok dengan pemerintah, menentang langkah itu karena tidak adanya perjanjian Israel-Palestina dan menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Viorica Dancila. Pada kunjungan ke Yerusalem bulan lalu, Dancila mengakui dia tidak memiliki dukungan dari semua pihak seperti yang diinginkan untuk melaksanakan langkah kedutaan.

Presiden Ceko Milos Zeman mengatakan dia juga ingin melihat kedutaan negaranya dipindahkan ke Yerusalem. Dia tidak mengungkapkan rencana yang pasti, dan pemerintah baru saja mengumumkan pembukaan kembali konsulat kehormatannya di Yerusalem dan pendirian pusat budaya Ceko di kota.

Di sisi lain, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa negaranya tidak akan memindahkan kedutaan Tel Aviv ke Yerusalem, media resmi Palestina melaporkan.

Uni Eropa berpegang teguh pada posisi komunitas internasional selama puluhan tahun bahwa kedaulatan di Yerusalem hanya dapat diputuskan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina. Tak lama setelah pengumuman Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pergi ke Brussels untuk melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa.

"Saya percaya bahwa semua atau sebagian besar negara-negara Eropa akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem," katanya dengan hasil respon dingin dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini.

"Dia dapat menjaga harapannya untuk orang lain, karena dari sisi negara anggota Uni Eropa 'langkah ini tidak akan datang," tandas Mogherini. (OL-5)