Program Compact RI-AS Berlanjut

WAKIL Presiden dan Sekretaris Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC), Jeanne Hauch menyambut terbuka proposal Compact selanjutnya setelah Compact Indonesia resmi ditutup pada Selasa (8/5) oleh Jeanne dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Compact Indonesia adalah program kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dari Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

"Kalau mau Compact selanjutnya bisa mengajukan aplikasinya, proposal untuk dapatkan Compact yang kedua dengan pertimbangan melihat keberlanjutannya, juga peningkatan dan lebih dalamnya kegiatan dan manfaat-manfaat setelahnya. Jadi kami tidak melihatnya hanya di tempat-tempat proyek dilaksanakan tapi juga perluasannya," ungkap Jeanne.

Dia optimistis kemajuan di Indonesia dengan tiga program Compact Indonesia, kemakmuran hijau, pencegahan stunting, dan modernisasi pengadaan, akan berlangsung untuk waktu yang lama karena akan semakin meluas sesuai landasan dan inovasi yang diciptakan serta replikasi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Selain di Indonesia, kami banyak proyek di seluruh dunia, kami punya banyak program di Afrika salah satunya Afrika Barat," imbuhnya.

Wakil Duta Besar AS, Erin Mckee membenarkan adanya pengawasan di evaluasi sistem dari segi investasi berkelanjutan, replikasi, dan perluasan juga harapan spesifik sesuai kriteria tertentu dalam pengawasan. Lewat itu mereka baru bisa pastikan program sudah berkelanjutan.

"Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat begitu luas, yakni ada di bidang lingkungan, kesehatan anak, pembangunan nasional, capacity building keamanan, disease control, edukasi dan beasiswa," tambahnya.

Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan jika Compact dilanjutkan di Indonesia, dia akan bangga dan Indonesia akan semakin sejahtera. "Salah satunya adalah melanjutkan kemakmuran hijau kayak pengelolaan sampah dan ini nyambung juga dengan energi," tuturnya.

Semua program berkelanjutan itu berasal dari anggaran pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi dari pihak swasta dengan pembagian bergantung pada program. Misalnya stunting mayoritas dari tiga level yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana desa.

"Kalau untuk energi terbarukan atau proyek kemakmuraan hijau bisa melibatkan swasta yang bisa jadi provider listriknya. Selama PLN bersedia beli dan pemerintah bisa membayar dengan harga yang tidak mahal," lanjut Bambang. (X-12)