Perang Kotor di Kamerun tak Kunjung Reda

KONFLIK di wilayah Anglophone Kamerun yang ditandai dengan serangan hampir setiap hari oleh separatis dan reaksi militer yang brutal, belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Selama delapan bulan terakhir, sejumlah polisi, tentara dan warga sipil tewas di jantung francophone, minoritas berbahasa Inggris Kamerun. Penduduk setempat secara terbuka menggambarkannya sebagai perang kotor.

Perang kotor menyebabkan rumah-rumah dibakar, toko-toko dijarah, keluhan penangkapan, dan penahanan. PBB mengatakan puluhan ribu orang telah mengungsi.

"Dalam waktu kurang dari dua minggu, serangan ditujukan kepada konvoi dari kepala staf, gubernur dan termasuk saya," kata Jenderal Donatien Bouma Melingui, yang bertanggung jawab atas operasi militer di wilayah barat daya, rumah bagi sebagian besar Anglophone Kamerun.

"Serangan itu datang dari mana-mana. Ada banyak kelompok kecil," katanya di Buea, kota utama di kawasan barat daya.

Jenderal Melingui mencemooh kaum separatis, mencirikan mereka sebagai pemuda-pemuda yang dibius dengan kekuatan gaib yang dipersenjatai dengan jimat.

Pemberontakan dimulai pada 2016, ketika aktivis di minoritas Anglophone, yang terdiri dari sekitar seperlima dari populasi 22 juta negara itu, meningkatkan kampanye untuk otonomi yang lebih besar.

Presiden Kamerun Paul Biya menolak tuntutan mereka, dan itu mendorong kaum radikal untuk membuat deklarasi kemerdekaan simbolis tapi penuh pada 1 Oktober lalu.

Sejak itu, separatis telah menewaskan lebih dari 30 anggota pasukan keamanan. Namun jumlah total dari kekerasan tidak jelas dan para pengamat mengatakan jumlah akan jauh lebih tinggi.

Buea adalah pos terdepan bagi wartawan dan organisasi nonpemerintah sejauh menyangkut pemerintah. Pihak berwenang mengatakan mereka tidak dapat menjamin keselamatan orang-orang yang menjelajah di luar perbukitan hijau di luar kota.

"Orang-orang bersenjata muncul dari hutan untuk memeriksa kendaraan. Jika Anda seorang Kamerun berbahasa Prancis atau orang Prancis atau tentara, kau mati," kata Matthias Ekeke dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Menurut perkiraan PBB, puluhan ribu orang mengungsi secara internal di Kamerun, satu kali koloni Jerman yang dibagi antara Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia I.

Pada 1961, Kamerun Selatan yang berbahasa Inggris bergabung dengan Francophone Kamerun yang baru merdeka, meskipun ada keluhan bahwa itu adalah perkawinan paksa.

Hari ini, kaum Anglophone mengeluh marjinalisasi dalam pendidikan, peradilan, ekonomi dan kewajiban berbahasa Prancis.

"Pemerintah mengabaikan aspirasi para Anglophone dan situasinya berada di ambang titik tanpa harapan. Tentara telah membunuh banyak orang sejak 1 Oktober. Mereka menembaki orang-orang seperti bebek," kata Monsignor Emmanuel Bushu, Uskup di Buea.

Namun tentara mengaku hanya membakar rumah tempat senjata ditemukan meskipun semakin banyak video yang beredar di media sosial menunjukkan tentara Kamerun membakar rumah. (AFP/X-12)