Taiwan Tuduh Tiongkok Menyerang via Media

PEMERINTAH Taiwan pada Selasa (3/4) menuduh Tiongkok menggerakkan media untuk mengancam pemerintahan mereka.

Hal itu diungkapkan setelah surat kabar besar kelolaan negara mengatakan Tiongkok harus mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap perdana menteri Taiwan atas pernyataannya tentang kemerdekaan.

Taiwan adalah salah satu masalah paling peka bagi Tiongkok. Pulau itu dinyatakan Beijing sebagai wilayahnya dan Tiongkok tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan bersenjata agar wilayah itu di bawah kendalinya.

Permusuhan Tiongkok dengan Taiwan tumbuh sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat, yang mengupayakan kemerdekaan, terpilih menjadi presiden Taiwan pada 2016.

Tiongkok mengkhawatirkan dia mendorong kemerdekaan secara resmi, meskipun Tsai mengatakan hanya ingin mempertahankan "status quo" dan berjuang untuk perdamaian.

Setelah Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan kepada parlemen di hari Jumat bahwa ia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan bahwa posisinya pada Taiwan sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, tabloid China Global Times menulis bahwa ia harus dituntut di bawah hukum anti-pemisahan 2005
China.

"Jika bukti kejahatannya ibarat besi cor, maka pemberitahuan penangkapan global bisa dikeluarkan untuknya," tulis surat kabar yang berada di bawah Partai Komunis yang berkuasa, Sabtu.

Pada Senin malam, Kantor Urusan Taiwan Tiongkok mengatakan komentar Lai adalah sikap "berbahaya dan sombong", membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan bahwa Taiwan tidak akan pernah terpisah dari Tiongkok.

Dewan Hubungan China Daratan pemerintah Taiwan mengatakan Global Times dan komentar pemerintah China justru mengintimidasi dan tidak rasional.

"Taiwan adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk," katanya, sambil menambahkan bahwa Lai secara konsisten mengikuti kebijakan presiden untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Tiongkok telah berulang kali memanipulasi media dan memakai pengguna internet untuk mengancam dan menekan pemerintah serta orang-orang Taiwan, dengan mencoba menggunakan serangan militer dan ancaman hukum untuk melanggar martabat dan kepentingan kami, kata dewan tersebut.

"Ini bukan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini hanya akan meningkatkan antagonisme lintas selat dan merusak hubungan," tambahnya.

"Selama dua tahun terakhir, pemerintah kita tidak merasakan permusuhan dengan Tiongkok. Tetapi China daratan harus menghadapi kenyataan dari pemerintah yang terpisah di kedua sisi Selat Taiwan dan menghormati demokrasi dan kehendak rakyat Taiwan," katanya.

Presiden China Xi Jinping pada bulan lalu mengatakan bahwa Taiwan akan menghadapi "hukuman sejarah" untuk setiap upaya pemisahan diri, sebuah peringatan terkuatnya ke pulau itu. (A-4)