PBB Desak Gencatan Senjata

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata 30 hari di Suriah yang diadopsi pada Sabtu (24/2) untuk segera dilaksanakan. Seruan itu dikeluarkannya di saat rezim Damaskus terus membombardir wilayah Ghouta timur yang dikuasai pemberontak.

Meski memuji pengadopsian gencatan senjata itu oleh Dewan Keamanan PBB, Guterres menegaskan resolusi itu akan berarti jika dilaksanakan dengan efektif.

"Karena itu, saya mengharapkan resolusi itu untuk segera dilaksanakan dan dipertahankan," kata diplomat asal Portugis itu pada pembukaan sesi ke-37 Human Rights Council (HRW) di Jenewa, Swiss, kemarin.

Pada kesempatan itu, Kepala HRW Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan Suriah dan zona-zona konflik lainnya telah menjadi rumah jagal manusia yang paling mengerikan di era modern.

Terkait dengan gencatan senjata itu, Zeid memperingatkan bahwa HRW memiliki alasan kuat untuk tetap hati-hati. "Resolusi itu harus dipandang bukan sebagai alasan kegagalan untuk menghentikan kekerasan dalam tujuh tahun terakhir, tujuh tahun pembunuhan massal tanpa henti dan mengerikan," katanya.

Dalam serangan terbaru kemarin, jet-jet tempur rezim Suriah menewaskan sedikitnya 10 warga sipil di Ghouta Timur. Mereka yang tewas di antaranya satu keluarga, ungkap kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).

Kelompok yang berbasis di London, Inggris, itu melaporkan serangan-serangan udara rezim Presiden Bashar al-Ashad menghancurkan sebuah gedung di Douma, kota utama di Ghouta. Serangan itu juga mengubur hidup-hidup satu keluarga.

Lebih dari 500 warga sipil telah tewas sejak rezim Suriah yang dibantu Rusia menggempur kawasan pemberontak di Ghouta pada 18 Februari.

Zeid berulang kali dengan keras mengecam Dewan Keamanan PBB yang telah gagal untuk membawa kasus itu ke Pengadilan Penjahat Internasional di Den Haag, Belanda.

Dia menuding ketidakmampuan dewan itu bertindak di Suriah disebabkan adanya kekuatan veto yang dipegang anggota-anggota permanen PBB.

Zeid kemarin menunjuk para pemilik hak veto itu untuk terjun dalam konflik di Suriah dan wilayah lainnya. Dia menegaskan mereka bertanggung jawab penuh atas terus terjadinya penderitaan masyarakat sipil itu.

"Ini sudah waktunya bagi Tiongkok, Rusia, dan AS untuk mengakhiri penggunaan veto untuk bergabung dengan militer," katanya kepada Dewan HAM PBB.

Sementara itu, warga sipil yang terjebak dalam pembantaian tersebut dengan cemas menanti bantuan pangan dan medis. (AFP/I-1)