Xi Jinping ingin Berkuasa Seumur Hidup

XI Jinping, pemimpin Tiongkok yang paling berkuasa selama beberapa dekade, dapat tetap duduk di singgasananya selama mungkin setelah Partai Komunis meminta penghapusan batas waktu kepemimpinan presiden di negeri itu.

Xi yang juga menjabat Kepala Partai Komunis dan dipandang sebagai penguasa negara paling tangguh sejak rezim Mao Zedong, menjadi presiden sejak 2013 lalu. Jika mengikuti aturan sistem kepresidenan Tiongkok saat ini, pria berusia 64 tahun tersebut harus mengundurkan diri pada 2023 mendatang.

Namun, Komite Sentral partai itu berusaha melanggengkan kekuasaan seumur hidup untuk Xi. Mereka mengusulkan untuk menghapus dari konstitusi ketentuan bahwa presiden tidak boleh lebih dari dua kali berturut-turut berkuasa.

"Saya pikir dia akan menjadi kaisar seumur hidup dan Mao Zedong abad ke-21," kata Willy Lam, profesor politik di Universitas China Hong Kong kepada AFP. Dia melanjutkan, jika kesehatan Xi memungkinkan, dia ingin duduk sebagai orang nomor satu di negeri itu selama 20 tahun.

"Itu berarti sampai 2032 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan 2033 sebagai Presiden Negara Bagian," lanjut Lam.

Perubahan yang diusulkan Partai Komunis berlaku juga untuk wakil presiden. Menurut rencana, usulan itu akan diajukan ke legislator pada Kongres Rakyat Nasional yang digelar mulai 5 Maret 2018. Xi diharapkan akan diberi masa jabat-an kedua dalam kongres yang berlangsung selama dua pekan itu.

Menurut sejumlah kalangan, Xi telah memanfaatkan model kepemimpinan kolektif yang dipromosikan Deng Xiaoping yang dikenal sebagai arsitek reformasi ekonomi Tiongkok di era 1980-an.

Bila melihat ke belakang, dua pendahulu Xi, yaitu Jiang Zemin dan Hu Jintao, hanya menjalani dua periode kepemimpinan. Tiap periode berlangsung selama lima tahun. Namun, tidak begiu dengan Xi. Dia ingin mematahkan hal itu dan telah memberi sinyal ambisi yang besar.

Pada kongres Partai Komunis lima tahunan Oktober lalu, Xi meluncurkan Komite Tetap Politbiro dengan tujuh anggota baru yang tidak memiliki pewaris jelas kepemimpinan partai. Tidak hanya itu, dia juga diberi istilah adat sebagai Sekretaris Jenderal Partai, yakni sebuah jabatan yang tidak memiliki batas waktu formal.

Selain itu, Xi ingin agar filosofi politiknya yaitu Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tionghoa untuk Era Baru, masuk piagam partai. Sejauh ini, hal seperti itu hanya diberikan kepada seorang pemimpin Tiongkok sebelumnya, yakni Mao.

Usulan Komite Sentral lainnya ialah menambahkan filosofi politik pemikiran Xi ke dalam konstitusi nasional. Usulan tersebut juga identik dengan gagasan di era Mao.

Sejak mengambil alih jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai pada akhir 2012 lalu, Xi telah melakukan pertarungan tanpa ampun melawan korupsi yang telah membuat lebih dari satu juta orang dihukum. Beberapa kalangan menilai kampanye itu sebagai sarana baginya untuk memberantas oposisi internal.

Sementara itu, Kongres Partai ke-19 ingin melahirkan sebuah keputusan untuk membentuk badan antikorupsi baru, Komisi Pengawas Nasional, yang akan mengoordinasikan investigasi di semua tingkat pemerintahan dan memperlebar kemungkinan pengurangan dalam memasukkan anggota nonpartai. Komite Pusat mengusulkan daftar komisi tersebut sebagai organ negara baru dalam konstitusi Tiongkok. (Arv/I-4)