Repatriasi Rohingya Butuh Waktu Lama

KESEPAKATAN pemulangan pengungsi Rohingya di Bangladesh ke kampung halaman mereka di Rakhine, Myanmar, tidak lepas dari langkah yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Salah satu diplomasi Menlu (Retno) di awal-awal adalah kedua negara (Myanmar dan Bangladesh) perlu duduk bersama membahas isu-isu yang terkait dengan pengungsi dan juga keamanan di perbatasan," ungkap juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir, kemarin.

Bangladesh telah mencapai kesepakatan dengan Myanmar untuk mengirimkan kembali 750 ribu pengungsi yang tiba sejak Oktober 2016 hingga dua tahun setelahnya.

Proses ini paling cepat akan dilakukan pekan depan.

Namun, Arrmanatha menegaskan bahwa proses pemulangan ratusan ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar itu tidak akan mudah dan memakan waktu.

Pasalnya, para pihak harus menyediakan atau membangun kembali rumah-rumah mereka yang dihancurkan dan dibakar.

"Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi (dalam kesepakatan repatriasi) adalah menyediakan tempat dan membangun kembali kampung-kampung yang terbakar," kata Tata.

"Itu akan membutuhkan proses yang cukup lama. Aspek-aspek itu terus kita perhatikan," ia menambahkan.

Saat ini, kata Tata, Bangladesh dan Myanmar sedang membahas jumlah pengungsi yang akan dikembalikan per pekan atau per bulan.

Isu kemanusiaan ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

"Seperti dikatakan tadi ada rencana Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk mengunjungi Cox's Bazar, salah satu tempat pengungsi Rohingya terbesar di Bangladesh," ujarnya.

Di Bangladesh, pengungsi Rohingya menolak pemulangan tersebut.

Ratusan pengungsi Rohingya kemarin menggelar protes di Bangladesh untuk menolak rencana pemulangan itu.

Pengungsi menuntut pemberian kewarganegaraan dan jaminan keamanan sebelum mereka dipulangkan.