AS Ngotot Bawa Iran ke DK PBB

AMERIKA Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan Iran. Hukuman itu diumumkan pada Kamis (4/1). Selain memberikan sanksi, AS juga menyerukan digelarnya sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk meningkatkan tekanan kepada Iran atas kerusuhan berdarah yang tengah menyelimuti negara itu. Upaya AS untuk memberikan tekanan terus berlanjut meski pemerintah Iran telah mengumumkan penghentian gejolak di dalam negeri dan mengajak para demonstran prorezim di seluruh wilayah negara menghentikan aksi mereka.

Tidak hanya itu, para pejabat Iran telah mengalihkan fokus kerja untuk menangani masalah ekonomi. Salah satu pemicu aksi protes ialah persoalan ekonomi di negara itu. Sementara itu, AS menyatakan pemberlakuan sanksi terhadap lima perusahaan Iran tersebut karena diduga terkait dengan program pengembangan rudal balistik ilegal. 'Negeri Paman Sam' kemudian menghubungkan langkah itu dengan aksi demonstrasi berdarah yang terjadi beberapa hari belakangan. "Sanksi ini menargetkan beberapa entitas kunci yang terlibat dalam program rudal balistik Iran. Seha-rusnya rezim penguasa di Iran memprioritaskan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat mereka," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Permintaan Washington agar DK PBB mengadakan pertemuan darurat kemarin dimaksudkan untuk membahas gelombang demonstrasi di Iran. Pertemuan dijadwalkan pada pukul 20.00 GMT. Di lain hal, Rusia dan beberapa anggota DK PBB lainnya pesimistis badan utama PBB harus membahas kerusuhan di Iran. Sebelumnya, di Moskow, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah memperingatkan AS tentang adanya berbagai manuver untuk mencampuri urusan dalam negeri Iran.

Diambil alih
Rusia berpendapat demonstrasi di Iran tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, Rusia berkukuh persoalan dalam negeri Iran tidak boleh diambil alih DK PBB. Dengan alasan tersebut, 'Negeri Beruang Merah' melontarkan kritikan pedas terhadap tekanan AS agar persoalan internal Iran dibahas di DK PBB. Di sisi lain, para diplomat mengatakan mereka mengharapkan Rusia meminta pelaksanaan pemungutan suara secara prosedural di awal pertemuan DK PBB untuk memutuskan apakah situasi di Iran harus menjadi agenda dewan atau tidak.

Untuk diketahui, terhadap agenda baru yang akan dibahas di DK PBB, setidaknya 9 dari 15 anggota dewan harus memberikan dukungan. Di fase itu tidak berlaku veto. Sementara itu, di jalanan Kota Teheran, polisi tetap berjaga ketat meski tidak ada aksi protes baru.
TV pemerintah Iran menayangkan kerumunan besar massa propemerintah di 10 kota, antara lain Isfahan, Ardebil, dan Masyhad.

"Kami tetap bersama berada di belakang pemimpin Iran!" teriak para demonstran mengacu pada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Di lain hal, untuk mengatasi keluhan warga yang kontra pemerintah, otoritas Iran mempertimbangkan berbagai opsi, salah satunya menghindari tindakan tidak populer dalam anggaran Presiden Hassan Rouhani. "Permintaan utama masyarakat sekarang ialah agar pemerintah dan para pejabat menangani permasalahan ekonomi," kata Ali Akbar Velayati, penasihat Khamenei, kepada kantor berita semi resmi ISNA. (AFP/I-4)