Publik Australia Belum Pahami Kondisi Demokrasi Indonesia

WALAUPUN berbagai data di level formal menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, hal ini ternyata tidak berlaku bagi masyarakat Australia. Duta Besar RI untuk Australia Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo menyebutkan, hingga saat ini masih banyak orang Australia belum menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Saya lihat ada ketidakuratan masyarakat Australia dalam melihat kondisi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada persepsi masyarakat Indonesia tentang Australia," katanya saat perkenalan dengan masyarakat Indonesia di negara bagian Queensland yang diikuti wartawan Media Indonesia Emir Chairullah di Brisbane, Australia, kemarin.

Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga think thank terkemuka Lowy Institute belum lama ini, mayoritas penduduk Australia menganggap Indonesia bukan merupakan negara demokrasi. Survei tersebut mengatakan, dari 1.200 responden yang dikumpulkan lembaga tersebut, 50% responden menganggap Indonesia bukan negara demokrasi atau turun 4% dibandingkan survei yang sama pada 2015. Namun, responden yang menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi hanya 27% atau turun 7% dibandingkan survei yang sama pada 2015.

Survei Lowy Institute menjelaskan, persepsi tersebut timbul akibat ketidaktahuan masyarakat Australia tentang Indonesia. Namun demikian, ungkap survei tersebut, masyarakat menganggap hubungan luar negeri Australia dengan Indonesia tetap penting.

Lebih lanjut Kristiarto menjelaskan, pihaknya berharap masyarakat Indonesia di Australia bisa pemerintah memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat setempat. Bagi dia, hubungan antar pemerintah Indonesia dan Australia yang selama ini baik menjadi tidak berarti apabila tidak didukung positif publik kedua negara. "Keharmonisan antara pemerintah menjadi 'meaningless' apabila persepsi di masyarakat tidak baik," ujarnya.

Karena itu, jelasnya, komunitas masyarakat Indonesia di Australia diharapkan bisa banyak menjelaskan kondisi Indonesia saat ini kepada warga setempat. Menurutnya, pemerintah tak bisa sendirian menjalankan fungsi diplomasi untuk meningkatkan kembali persepsi positif masyarakat Australia. "Ini menjadi menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari jurusan Hubungan Internasional UGM Ririn Tri Nurhayati menyebutkan, buruknya persepsi masyarakat Australia terhadap kondisi demokrasi di Indonesia lebih disebabkan pemberitaan media setempat. Selama ini, dirinya melihat media Australia cenderung memilih pemberitaan yang negatif terkait situasi politik di Indonesia. "Akibatnya kesan negatif tersebut terbentuk di kalangan masyarakat Australia," ungkap kandidat doktor Ilmu Politik yang sedang kuliah di University of Queensland ini, kemarin.

Karena itu, tambahnya, KBRI harus lebih pro aktif dalam melakukan diplomasi ke publik Australia. KBRI sebaiknya segera merespon apabila ada pemberitaan negatif tetang Indonesia di Australia disamping mengajak masyarakat terlibat aktif berdiplomasi. "Sebab kalau tidak segera dilakukan, opini negatif di publik sulit diubah," ujarnya.

Balai Bahasa dan Budaya

Pada kesempatan itu, Kristiarto juga meresmikan Balai Bahasa dan Budaya Indonesia Queensland (BBBIQ) yang diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat Indonesia dan Australia. Pemerintah berharap keberadaan lembaga ini bisa meningkatkan antusiasme orang Australia untuk mengenal Indonesia secara obyektif. "Kita ingin mereka punya persepsi yang lebih akurat yang bisa berdampak positif untuk pembangunan kerja sama kedua negara," katanya.

Ketua Umum BBBIQ Halim Nataprawira menyebutkan, lembaga ini bertujuan memperluas pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Australia. Selain itu, BBBIQ ikut mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat setempat.

Halim mengakui, pengembangan pengajaran Bahasa Indonesia kepada masyarakat Asutralia saat ini sangat berat. Adanya sentimen negatif masyarakat Australia terhadap Indonesia pasca kasus Bom Bali menyebabkan pengajaran Bahasa Indonesia terus merosot. "Karena itu target kita saat ini pertahankan yang ada," ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga akhir 1990-an, masih banyak sekolah di Queensland yang mengajarkan Bahasa Indonesia. Namun, berbagai peristiwa politik di Indonesia sejak 2003 menyebabkan 70% sekolah di Queensland menghentikan program tersebut. (OL-3)