Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH pemerintah Spanyol mengambil keputusan untuk mengambilalih Catalonia paska referendum yang disambut dengan unjuk rasa oleh massa pro kemerdekaan, situasi menjadi semakin genting.
Pemerintah pusat menunggu kehadiran para pemimpin Catalonia di kantor mereka pada Senin (30/10) yang menolak langkah Spanyol yang mengambil alih. Polisi Catalonia telah mendapat mandat dari Madrid untuk mengizinkan para pemimpin yang dipecat masuk kantor tapi hanya untuk membersihkan meja mereka.
Kepala Polisi di Catalonia telah digantikan oleh Madrid dan pendahulunya, Josep Lluis Trapero, mendesak para polisi untuk setia kepada atasan baru mereka.
Salah satu anggota pemerintahan daerah yang dipecat, Josep Rull, mengunduh swafotonya di Twitter saat di kantor, mengambil tanggung jawab sebagai 'menteri daerah'.
Namun sejauh ini tidak ada tanda kehadiran Kepala Daerah atau Presiden Catalonia, Carles Puigdemont.
Sehari setelah ratusan ribu massa berbaris di Barcelona menyuarakan persatuan Spanyol, semua mata tertuju pada bangunan pemerintah daerah menanti Puigdemont, yang diberhentikan sebagai kepala daerah pada Jumat (27/10). Televisi Spanyol mengambil gambar langsung pintu masuk gedung pada pagi hari sebelum Puigdemont tiba.
Sumber separatis menggambarkan situasi tersebut sebagai 'awal perang psikologis' dengan pemerintahan Perdana Menetri Spanyol, Mariano Rajoy.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Negara Spanyol menyatakan sedang menyiapkan tuntutan untuk anggota Kabinet Catalonia yang digulingkan dan badan pemerintahan parlemen daerah atas tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan penggelapan.
Kejahatan dapat dihukum, masing-masing, sampai dengan 30, 15, dan enam tahun penjara berdasarkan hukum Spanyol.
Jaksa Penuntut Negara, Jose Manuel Maza, mengaku akan meminta hakim untuk melakukan tindakan pencegahan melawan para pejabat, tanpa menyebutkan penangkapan lalu segera dibui saat menunggu persidangan.
Maza hanya mengungkapkan satu tuntutan hukum meminta dakwaan untuk pejabat Catalonia yang digulingkan di Pengadilan Nasional Spanyol.
Itu termasuk Puigdemont dan wakilnya, Oriol Junqueras yang menyebut langkah Madrid sebagai 'kudeta', meskipun Maza tidak menyebutkan nama mereka.
Tuntutan kedua kepada anggota badan dewan parlemen Catalonia, termasuk Juru Bicara, Carme Forcadell, diajukan di Mahkamah Agung.
Beberapa pejabat terpilih di Spanyol, termasuk anggota parlemen daerah, menikmati tingkat kekebalan di depan pengadilan dan hanya dapat diadili di pengadilan tertinggi.
Sebelum pernyataan Maza, politisi separatis Catalan mengadakan pertemuan di Barcelona untuk mengatur pemilihan daerah dalam waktu kurang dari dua bulan atau pada 21 Desember.
Dua partai politik dalam koalisi separatis yang memerintah sampai pekan lalu mengadakan pertemuan terpisah.
Beberapa anggota terguling dari Kabinet Catalan menghadiri pertemuan di markas PDeCAT, Barcelona tengah. Junqueras, dan Juru Bicara Parlemen Daerah, Carme Forcadell, yang secara simbolis masih memegang jabatan telah bergabung dalam pertemuan partai Catalan Republik Left, or ERC.
Belum ada informasi keikutsertaan mereka dalam pemilihan karena mereka perlu mengajukan rencana pada 7 November jika ingin koalisi terdaftar dan menyerahkan daftar kandidat lengkap pada 18 November.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Alfonso Dastis mengaku sulit untuk melihat Puigdemont dan yang lainnya dalam tuntutan jaksa. "Realitas sudah tenggelam, akan terus tenggelam, dan mereka akan menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu tanpa kewenangan hukum," katanya kepada Sky News Inggris.
Pada Jumat, Senat Spanyol memberi kewenangan Madrid kekuasaan untuk menerapkan peraturan langsung di Catalonia berdasarkan Pasal 155 konstitusi untuk pertama kalinya.
'Opsi nuklir' itu menyusul deklarasi kemerdekaan sepihak oleh parlemen Catalonia pada hari yang sama sedangkan Madrid menyatakan pemilihan pejabat Catalonia yang baru pada 21 Desember.
Sekitar 200.000 pegawai negeri sipil di wilayah kaya dengan 7,5 juta orang di timur laut Spanyol itu, sekarang diminta untuk menerima perintah langsung dari Madrid.
Namun masyarakat internasional termasuk Uni Eropa, yang berjuang melawan Brexit dan tantangan lainnya, telah menolak pernyataan kemerdekaan tersebut dan mendukung Madrid.
Presiden Uni Eropa, Donald Tusk mengatakan, "Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, tetap menjadi satu-satunya teman bicara kita." (AFP/AP/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved