Kebuntuan Politik Dera Spanyol-Catalonia

KAMIS (26/10), anggota parlemen Catalonia ke Barcelona menghadiri sesi yang dikhawatirkan mengarah pada deklarasi kemerdekaan sepihak setelah menghadapi aksi pemerintah Madrid, Spanyol.

Pada hari penentuan itu, 135 anggota parlemen Catalonia, mayoritas separatis, dijadwalkan bertemu dari pukul 05:00 pm (15:00 GMT) untuk merumuskan rencana.

Pada saat yang sama, komite senat akan berkumpul di ibukota Spanyol untuk mengerjakan cetak biru, memanfaatkan institusi, polisi, dan finansial Catalonia yang tidak terlibat ambisi kemerdekaan.

Kedua belah pihak bersikukuh. Pengamat mencemaskan kebuntuan akan memicu keresahan di wilayah yang mengalami penurunan kunjungan wisata dan hampir 1.500 perusahaan hengkang dari sana.

"Pemerintah tidak memberi kita pilihan selain membela kebebasan sipil warga melalui instrumen kelembagaan terbaik," kata wakil Presiden Catalonia, Oriol Junqueres kepada televisi Spanyol.

Menteri hukum Spanyol, Rafael Catala menegaskan sebuah deklarasi kemerdekaan 'tidak memiliki legalitas hukum' dan akan memiliki 'konsekuensi dari sudut pandang kriminal'.

Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont mengadakan pertemuan brainstorming yang mendesak dengan kabinet, majelis, dan kelompok sipil pro-kemerdekaan pada Rabu (25/10) malam, yang diperkirakan akan terjadi pagi ini menurut media Catalan.

Krisis politik terburuk di Spanyol itu dipicu oleh suara 'Ya' dalam referendum terlarang pada tanggal 1 Oktober tentang kemerdekaan untuk wilayah semi otonomi penyumbang 16% populasi Spanyol dan pemberi kontribusi 20% ekonominya.

Wilayah yang berpenduduk 7,5 juta orang itu sangat protektif terhadap bahasa dan budayanya dan telah lama berjuang untuk otonomi. Meski begitu referendum hanya berhasil mengumpulkan 43% pemilih yang berhak, sekitar 2,3 juta.

Setelah pemungutan suara, Puigdemont mengumumkan dan menangguhkan kemerdekaan sepihak, mendorong Madrid untuk beralih ke Pasal 155 konstitusi yang tidak pernah digunakan sebelumnya.

Itu memberi pemerintah kekuatan yang tidak jelas dan belum dapat bertindak saat 'kepentingan umum' negara mendapat ancaman.

Senat, tempat Partai Populer Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy memegang mayoritas, diatur untuk menyetujui langkah-langkah yang menanggalkan Puigdemont dan eksekutifnya atas semua kekuasaan.

Langkah-langkah itu akan mulai berlaku pada Sabtu (28/10) dan tetap berlaku sampai enam bulan atau sampai pemilihan dan parlemen Catalonia yang baru dilantik.

Puigdemont menolak undangan untuk menangani senator di Madrid pada Rabu (25/10) dan mengacuhkan kekuasaan Spanyol yang terbagi menjadi 17 wilayah.

Beberapa anggota eksekutif Puigdemont mendesak untuk menghindari bentrokan penuh dengan Madrid dengan tidak mengumumkan kemerdekaan tapi meminta pemilihan awal untuk parlemen Catalonia yang baru.

Beberapa ratus pemrotes berkumpul di luar kantor pemerintah Catalonia, The Generalitat, yang menuntut 'kemerdekaan' dan 'kebebasan' dari Spanyol. (AFP/OL-3)