AS Akhirnya Tarik Bantuan Militer Myanmar

AMERIKA Serikat (AS) akhirnya menarik bantuan militer atas Myanmar untuk unit dan petugas yang terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang telah memicu eksodus besar-besaran ke perbatasan Bangladesh.

Kebijakan AS tersebut diumumkan pada Senin (24/10). "Kami mengungkapkan keprihatinan kami yang paling serius dengan kejadian baru-baru ini di negara bagian Rakhine dan kekerasan traumatis yang menimpa etnis Rohingya dan komunitas lainnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert ketika mengumumkan tindakan 'penghukuman' tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan, adalah sebuah hal penting bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman, termasuk aktor dan warga negara dan nonnegara tetap harus bertanggung jawab.

"Pemerintah Myanmar, termasuk angkatan bersenjata, harus segera mengambil tindakan untuk memastikan perdamaian dan keamanan, menerapkan komitmen untuk memastikan akses kemanusiaan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, memfasilitasi kembalinya orang-orang yang melarikan diri secara aman dan sukarela atau dipindahkan ke negara bagian Rakhine, dan mengatasi akar penyebab diskriminasi sistematis terhadap Rohingya," kata Nauert.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, AS memegang kepemimpinan militer Myanmar dan bertanggung jawab atas krisis pengungsi Rohingya, yang memberikan perbedaan dengan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.

"Dunia tidak akan berdiri dan menjadi saksi kekejaman yang telah dilaporkan. Militer harus didisiplinkan dan ditahan," tegas Tillerson.

Lebih dari 600.000 anggota kelompok minoritas Muslim telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dalam sebuah krisis yang semakin intensif dimulai sejak akhir Agustus.

Serangan militan terhadap pasukan keamanan Myanmar di Rakhine memicu aksi penumpasan besar-besaran terhadap masyarakat, yang oleh PBB disamakan dengan pembersihan etnis (genosida).

Washington telah memiliki batasan yang ada dalam keterlibatan terbatasnya dengan angkatan bersenjata Myanmar, dan juga embargo yang terus berlangsung lama untuk semua penjualan senjata militer, sehingga penarikan bantuan militer berfungsi untuk memperkuat batasan tersebut.

Selain itu, AS juga telah menghentikan pertimbangan kemudahan perjalanan untuk pemimpin militer senior Myanmar, dan menimbang langkah-langkah ekonomi yang ditargetkan terhadap individu-individu yang terkait dengan kekejaman, bersama dengan sanksi yang ditargetkan.

AS juga membatalkan undangan kepada anggota senior pasukan keamanan Myanmar untuk menghadiri acara yang disponsori AS dan mendesak diberikannya akses yang tanpa halangan untuk ke daerah-daerah yang terkena bencana untuk misi pencarian fakta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional dan media. (AFP/OL-3)