Tiongkok Siap Gagalkan Upaya Kemerdekaan Taiwan

PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping menyampaikan sebuah peringatan keras kepada Taiwan pada Rabu (18/10), dengan mengatakan bahwa Tiongkok memiliki kemauan dan kekuasaan untuk menggagalkan upaya kemerdekaan Taiwan, dalam bentuk apapun.

"Kami tidak akan mengizinkan siapa pun, organisasi, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari wilayah China dari China," katanya.

Hubungan antara Taiwan dan Tiongkok telah berubah semakin dingin sejak terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden tahun lalu.

Negeri Tirai Bambu tersebut memotong komunikasi resmi dengan pemerintahan Tsai Ing tidak lama setelah dia menjabat dan menolak untuk menerima konsep One China secara terbuka.

Pasalnya, di bawah pemerintahan pemimpin Taiwan sebelum Tsai, kedua negara telah terjebak pada konsensus 1992, yang membuat mereka setuju bahwa hanya ada satu Tiongkok tanpa menentukan perwakilan sahnya.

Dalam pidatonya, Jinping menawarkan untuk memulihkan komunikasi dengan Taiwan jika pemerintahnya dapat membaca kembali pengertiannya. “Kemudian tidak ada partai politik atau kelompok di Taiwan yang akan mengalami kesulitan melakukan pertukaran dengan daratan," ujar Jinping.

Kedua belah pihak berpisah setelah perang saudara pada 1949, dan sementara Taiwan melihat dirinya sebagai negara yang berdaulat, ia tidak pernah secara resmi mengumumkan kemerdekaan.

Ketegangan lintas selat semakin diperburuk oleh isyarat yang tidak lazim dari Tsai dengan memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kendati demikian, hingga saat ini Jinping tidak menyebutkan gerakan kemerdekaan di kota semi otonom Hong Kong.

Jinping hanya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan dan memperkuat jajaran patriot yang mencintai negara dan wilayah mereka. “Patriot akan memainkan peran utama dalam mengatur kota metropolitan, yang beroperasi di bawah sistem hukumnya sendiri sebagai bagian dari kebijakan Satu Negara, Dua Sistem,” pungkasnya.

Hal tersebut menunjukkan, Tiongkok telah memperketat kontrol atas urusan kota dalam menanggapi seruan tinggi untuk demokrasi yang semakin beralih untuk menuntut penentuan nasib sendiri atau bahkan kemerdekaan penuh. (OL-3)