Menlu Tawarkan Penyesuaian SVLK ke Produk Sawit untuk Luluhkan Eropa

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi telah menemui Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders membahas pentingnya menghentikan kampanye hitam atas produk sawit asal Indonesia. Salah satu isu yang dipersoalkan Eropa ialah perihal sertifikasi.

Dalam hal ini, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan sertifikasi yang diakui Indonesia. Namun, ISPO rupanya ditolak Eropa. Mereka mengharuskan para importir sawit dari Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil.

"Oleh karena itu, sudah ada satu join study yang meng-cover elemen-elemen yang ada di ISPO dan RSPO. Sertifikasi kan tidak perlu harus melalui RSPO kalau elemen-elemen yang ada di dalam ISPO itu sama dengan yang ada di RSPO," kata Retno di The Hotel seusai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Brussel, Belgia, Selasa (10/10).

Lebih jauh ia mengatakan dalam pembicaraan dengan negara-negara Uni Eropa maupun dengan Komisi Eropa, pemerintah Indonesia selalu mendorong agar melihat mekanisme yang ditempuh Indonesia terkait industri kayu gelondongan (timber).

Pemerintah sejak 2016 telah mewajibkan semua produk kayu yang diekspor dari hulu sampai hilir untuk mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Uni Eropa pun sudah secara resmi mengakui SVLK sehingga kayu bersertifikat dari Indonesia sudah dianggap memenuhi standar.

"Indonesia sudah punya serifikat melalui SVLK. Setelah itu, kita bicara dengan dasar SVLK (untuk sertifikasi produk sawit) yang selanjutnya ditambah atau disesuaikan agar nanti bisa diterima (Eropa)," ungkap Retno.

Menurut Retno, Komisi Eropa sudah memberi lampu hijau untuk mencabut hambatan bagi masuknya produk sawit asal Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia langsung mengendurkan upaya diplomasi.

"Pesan itu kan tidak cukup disampaikan sekali. Saya kira kita di dalam negeri juga terus memperbaiki lingkungan situasi dan sebagainya yang terkait dengan kelapa sawit," lanjutnya.

Indonesia, sambung Retno, bisa memahami kekhawatiran pihak Eropa antara lain mengenai deforestasi, keberlanjutan lingkungan hidup, serta dampak sawit bagi kesehatan dan sebagainya. Akan tetapi, Indonesia punya data-data ilmiah yang hasilnya tidak sama dengan apa yang Eropa tuduhkan.

"Kita dengan Malaysia sekarang punya Council Palm Oil Producing Countries (Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit) yang diketuai Mahendra Siregar. Bersama dengan Malaysia, kita juga memiliki data saintifik yang untuk membuktikan bahwa apa yang Eropa tuduhkan itu semuanya tidak benar." (OL-3)