UE Desak Myanmar Pulangkan Pengungsi Rohingya

PRESIDEN Uni Eropa (UE) Donald Tusk mendesak Myanmar untuk mematuhi kewajiban hak-hak internasionalnya dan membuka akses bagi pengungsi Rohingya untuk kembali ke kampung halamannya, Rakhine State, setelah adanya tindak kekerasan yang telah memaksa lebih dari setengah juta muslim melarikan diri ke Bangladesh.

Tusk mengatakan bahwa Myanmar harus memberi akses kepada pekerja bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine yang bermasalah, di mana etnis minoritas Rohingya mengatakan bahwa militer membakar desa mereka dalam sebuah kampanye pembalasan atas serangan terhadap pos polisi.

Dia mengatakan hal itu setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin India di New Delhi, yang menurutnya merupakan yang pertama dalam menanggapi krisis pengungsi sebagai negara tetangga.

"Uni Eropa terus memikul tanggung jawabnya dengan menerima orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan dengan membantu negara-negara yang dekat dengan zona konflik," kata Tusk, Jumat (6/10).

"Kami menangani situasi di Myanmar dan krisis pengungsi Rohingya. Kami ingin melihat de-eskalasi ketegangan dan kepatuhan penuh terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional serta akses kemanusiaan penuh sehingga bantuan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan."

PBB mengatakan lebih dari setengah juta warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak munculnya kekerasan di Rakhine yang dilakukan militer Myanmar pada akhir Agustus.

Myanmar telah mengendalikan secara ketat akses pekerja bantuan ke negara tersebut. Bahkan pengungsi yang diwawancarai di Bangladesh menuduh umat Budha Rakhine dan militer di sana membakar desa dan menganiaya serta membunuh muslim Rohingya, yang dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar.

Sebuah tim kecil PBB yang mengunjungi wilayah yang dilanda krisis tersebut dalam beberapa hari terakhir juga menemui penderitaan yang "tak terbayangkan yang dialami warga Rohingya.(AFP/OL-3)