Akhiri Mimpi Buruk di Myanmar

PARA pemimpin Myanmar diminta mengakhiri mimpi buruk etnik Rohingya setelah pada Kamis (28/9), sebanyak 19 etnik Rohingya menjadi korban kapal tenggelam saat melarikan diri karena menghindari serangan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Desakan itu dilontarkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres, kemarin (Jumat, 29/9).

Sementara itu, seorang korban selamat, Nurus Salam, harus kehilangan anak dan istrinya. Saat ini dia tinggal di tenda pengung­sian yang kumuh dengan persediaan pangan serta air bersih yang terbatas.

Berbicara dengan 15 anggota dewan, Guterres mendesak Myanmar untuk menghentikan operasi militer dan membuka akses kemanusiaan ke wilayah barat yang dilanda konflik.

“Situasinya telah berkembang menjadi darurat pengungsi. Perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan, dan hak asasi manusia,” kata Gutteres sembari meminta para pengungsi diizinkan pulang ke rumah.

Utusan Amerika Serikat (AS), Nikki Haley, juga menuding pemerintah Myanmar melancarkan kampanye brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari etnik minoritas.

“Ini seharusnya memalukan bagi para pemimpin senior Burma yang telah berkorban begitu banyak untuk Myanmar yang terbuka dan demokratis,” tambahnya. Secara tidak langsung dia menyindir pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang reputasinya sebagai pejuang hak asasi manusia mulai tenggelam oleh krisis itu.

Selain itu, AS mengecam Tiongkok dan Rusia yang mendukung pemerintah Myanmar. “Masyarakat internasional harus menyadari kesulitan yang dihadapi pemerintah Myanmar. Bersabarlah dan berikan bantuannya,” kata utusan Tiong­kok Wu Haitao.

“Kami harus sangat berhati-hati saat membicarakan pembersihan etnik dan genosida,” tambah Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia yang juga menyalahkan milisi Rohingya karena pembakaran desa.

Kebakaran desa telah menghancurkan komunitas di Rakhine Utara selama bulan lalu dan Myanmar membatasi akses ke pusat terjadinya kekerasan. (AFP/Ire/X-13)